Dugaan Korupsi, Massa Aksi Minta Kejati Riau Buka Kembali Kasus Payung Elektrik yang Sempat SP3

0 113

 

DERAKPOST.COM – Kasus dugaan korupsi proyek Payung Elektrik Masjid Raya An-Nur telah di SP3 pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Riau ini. Namun pada kali ini, elemen masyarakat juga meminta pihak Kejati Riau membuka kembali kasus itu.

“Kasus proyek payung elektrik senilai Rp52 miliar yang sempat di SP3 oleh APH Kejati Riau, kini kami minta untuk dibuka kembali dan diusut tuntas. Proyek rumah ibadah itu berani dikorupsi, bagaimana halnya dengan proyek lainnya,” teriak massa aksi di depan Kantor Kejati Riau, Jalan Sudirman.

Kedatangan massa aksi ini yang sebanyak 200 orang tersebut, tampak ada kawalanya kepolisian yang berjaga sekitar lokasi aksi demo. Setelah sekitar setengah jam pihak massa aksi melakukan orasi, akhirnya dari perwakilan Kejati Riau yang tampak hadir yakni Plt Kasipenkum Iwan Carles.

Di kesempatan itu, Koordinator Lapangan Robby Kurniawan menegaskan, kalau aksi demo ini ada sebanyak 200 orang berada di Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan. “Kami datang ke Kejati ini untuk meminta APH agar dapat membuka kasus payung elektrik,” ungkapnya.

Robby Kurniawan mengatakan adapun hal tuntutan bahwa diduga Kabid Perkim pada PUPR Riau Khairul Rizal ini adalah pejabat yang gagal dalam hal menjalankan tugas di Dinas PUPR Riau. Yang terlihat banyaknya persoalan dilapangan tidak kunjung dapat terselesaikan sesuai dari ketentuan.

Kemudian diduga Kabid PERKIM PU Riau Khairul Rizal tidak becus dalam menangani pekerjaan, karena dilapangan hal ini dapat dilihat dari maraknya laporan masyarakat. Kabid Perkim Khairul Rizal adalah pejabat Dinas PUPR Riau diduga mengatur seluruh proyek dengan istilahnya satu pintu.

Kemudian dikatakan Robby Kurniawan ini, meminta Kajati Riau melanjutkan dugaan korupsi dari masalah gagal pembangunan Payung Elektrik di Masjid An-Nur, dan juga itu memanggil Kabid Cipta Karya Thomas Larfo Dimiera untuk diminta keteranganya terkait proyek tersebut diusut tuntas.

“Kegaduhan sosial, dari masalah gagalnya pembangunan dari Payung Elektrik Masjid Agung An Nur harusnya menjadi persoalan yang perlu dituntaskan agar oknum OPD di lingkungan Pemprov Riau ini mendapatkan hukuman atas perbuatanya dugaan korupsi pembangunan tersebut,” terangnya.

Didalam kesempatan itu, pihak Kejati Riau yang menyambut kedatangan massa aksi ini, Plt Kasipenkum Iwan Carles menerima serta menandatangi berkas saat itu dibawa langsung oleh Koordinator Lapangan Roby Kurniawan. Seusai menandatangan berkas itu,massa aksi membubarkan diri. (Fadly)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.