SPKN Sorot Anggaran di PKPLK Disdik Riau, Enam Paket Pembangunan SLBS Diduga Kurangi Volume

By derakpost On Okt 1, 2026

DERAKPOST.COM – DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) ini, secara resmi menyoroti pengelolaan anggaran Program Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lembaga Pendidikan Khusus (PKPLK), di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, mencakup pembangunan di SLBS Fajar Amanah dan SLBS Kinasih.

Hal itu seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Frans Sibarani. Katanya, keenam paket diduga kuat mengalami pengurangan volume pekerjaan, jika dihitung menyeluruh mencapai Rp25 miliaran. Enam paket, pada pembangunan SLBS itu, yang berdasarkan dokumen diperoleh, hal dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK):

A. SLBS Fajar Amanah

1. Konstruksi Pembangunan Kantin SLBS Fajar Amanah (DAK)

2. Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBS Fajar Amanah (DAK)

3. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Fajar Amanah (DAK)

4. Konstruksi Pembangunan Ruang Guru SLBS Kinasih (DAK)

5. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Kinasih (DAK).

Bukti nyata dari tiga paket sudah ditelaah, dan dibayar penuh, tapi fisik belum selesai. Dari tiga paket yang telah ditelaah secara mendalam kesemuanya di SLBS Fajar Amanah tercatat No Nama Paket Nilai Kontrak Kekurangan Volume:

1. Kantin SLBS Fajar Amanah Rp362.003.481,80 Rp11.167.491,50.

2 Ruang Kelas Baru SLBS Fajar Amanah Rp332.880.345,88 Rp7.531.080,29.

3. Ruang Bina Diri SLBS Fajar Amanah Rp190.422.738,00, Rp6.492.134,00
Jumlah Rp 885.306.565,68 Rp25.190.705,79.

Kekurangan terjadi secara menyeluruh mulai dari pekerjaan tanah dan pondasi, rangka atap, lantai, plafond, kusen dan pintu, hingga fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas yang tidak dibangun sesuai ketentuan.

Berita Acara Serah Terima sudah ditandatangani dan dana dicairkan secara penuh, padahal fisik belum rampung sesuai kontrak.

Jika kekurangan volume sejenis ditemukan di seluruh kegiatan pembangunan SLBS selama 2025-2026, maka kerugian keuangan negara dapat menembus Rp25 miliar.

Kumpulkan Data Secara Maraton, Siap Laporkan ke APH

DPP‑SPKN menyatakan akan segera melakukan pengumpulan data secara menyeluruh dan berkesinambungan secara maraton terhadap seluruh 6 paket di atas serta kegiatan PKPLK lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, mencakup dokumen Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

“Kami tidak berhenti pada tiga paket saja. Keenam‑enamnya akan kami periksa satu per satu. SLBS Fajar Amanah maupun SLBS Kinasih, semuanya harus transparan,” ujarnya.

“Tim kami bekerja tanpa henti mengumpulkan, memverifikasi, dan menelaah setiap lembar dokumen. Hasil lengkapnya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau agar diusut tuntas,” tegas Frans Sibarani. (Redaksi)