Waduh….. Ketua Komisi XII DPR Semprot SKK Migas Soal Cost Recovery Rp175 Triliun
DERAKPOST.COM – Kini, Melchias Markus Mekeng yang merupakan Ketua Komisi XII DPR RI, mempertanyakan tren kenaikanya cost recovery sektor hulu Minyak dan Gas Bumi (migas) dinilai tidak sejalan dengan kinerja lifting migas nasional.
Sorotan juga dipaparkan Mekeng tersebut, setelah anggaran cost recovery pada 2027 direncanakan mencapai sekitar 10,1 miliar dollar AS atau setara Rp175 triliun. Ungkap dia, besarnya anggaran semestinya berikan dampak yang terukur peningkatan produksi migas nasional.
Namun, di tengah meningkatnya anggaran cost recovery, lifting migas nasional justru masih menghadapi tren penurunan. Maka, kondisi itupun membuat Mekeng meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai efektivitas penggunaan cost recovery.
“Cost recovery kita dari tahun ke tahun meningkat. Tapi lifting kita bukannya meningkat, malah menurun. SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini,” kata Mekeng, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, seperti dikutip dari siaran pers, pada Selasa, 8 September 2026.
Soroti Uang Negara
Mekeng menegaskan, persoalan cost recovery tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis kegiatan industri migas. Menurut dia, biaya tersebut yang berkaitan dengan uang negara sehingga penggunaan harus dipertanggungjawab sebagaimana mestinya.
“Ini uang rakyat,” ujar Mekeng. Ia menilai besarnya anggaran cost recovery harus diikuti dengan kejelasan mengenai manfaat yang diperoleh negara, terutama dalam mendorong produksi dan lifting migas.
Dengan rencana anggaran sekitar Rp175 triliun pada 2027, Mekeng mempertanya alasan pemerintah tetap mengalokasikan biaya besar apabila hasil yang terlihat pada sisi lifting belum menunjukkan peningkatan yang sebanding.
“Kalau anggaran sebesar itu dikeluarkan, tetapi kita tetap menghadapi masalah lifting yang turun, tentu pertanyaannya adalah: sebenarnya uang itu digunakan untuk apa dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi?” kata dia.
Karena itu, Komisi XII DPR meminta SKK Migas tidak hanya menyampaikan angka total cost recovery. SKK Migas juga diminta menguraikan secara rinci komponen biaya yang masuk dalam skema
Harus diurai apa saja komponen dari cost recovery. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan bahwa biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?” kata Mekeng.
Minta Transparansi
Menurut Mekeng, transparansi menjadi penting karena cost recovery berkaitan dengan beban yang pada akhirnya ditanggung negara.
DPR dan masyarakat, kata dia, perlu mengetahui apakah setiap biaya yang dibebankan kepada negara benar-benar diperlukan, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat terhadap peningkatan produksi migas.
“Kami ingin jelas. Rakyat juga harus jelas. Rupiah yang mereka bayarkan melalui pajak masuk ke APBN, kemudian APBN membayarkan cost recovery. Jangan sampai publik tidak tahu uang itu digunakan untuk apa dan manfaatnya apa,” ujarnya.
Mekeng menilai evaluasi terhadap cost recovery juga penting untuk memastikan belanja di sektor hulu migas benar-benar menghasilkan manfaat bagi negara.
Menurut dia, besarnya anggaran tidak boleh hanya menjadi angka dalam APBN tanpa ukuran yang jelas mengenai hasil dan manfaatnya. DPR Siapkan Langkah Lanjutan
Mekeng mengatakan Komisi XII DPR akan meminta penjelasan lebih lanjut dari SKK Migas mengenai struktur dan efektivitas cost recovery.
Ia bahkan membuka kemungkinan DPR mengambil langkah lebih tegas apabila penjelasan yang diberikan belum mampu menjawab persoalan mengenai efektivitas dan akuntabilitas biaya tersebut.
“Kami akan adakan lanjutan. Kalau memang tidak bisa ditemukan penjelasan yang meyakinkan, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas agar semua itu bisa terbuka dengan baik,” tegas Mekeng.
Ia kembali menekankan bahwa setiap rupiah uang negara yang dialokasikan untuk sektor migas harus memiliki manfaat yang dapat diukur. “Publik harus tahu bahwa uang yang dikeluarkan itu ada manfaatnya,” kata Mekeng. (Dairul)