Wakil Ketua I DPRD Satria Mandala Putra Pimpin Rapat Paripurna LKPj Bupati Tahun 2025
DERAKPOST.COM – DPRD Kuansing gelar Rapat Paripurna, hari Kamis (16/4/2026) sore. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra SSi, serta dihadir Sekda Zulkarnain ST MSi mewakili Bupati Kuansing.
Tercatat sebanyak 24 orang anggota DPRD Kuansing menyoroti kinerja seluruhan OPD yang ada di lingkung Pemkab Kuansing ini. Rekomendasi itu, yang disampaikan DPRD melalui juru bicaranya, Nurkhasanah dalam paripurna tersebut.
Beberapa poin penting disoroti adalah soal utang tunda bayar Pemkab Kuansing tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp202 miliar lebih yang sampai kini belum juga terselesaikan. Dimana bila tidak diselesaikan, maka akan mempengaruhi keuangan daerah pada komposisi APBD tahun 2027 mendatang dan bisa menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
Begitu juga soal sampah. Lagi-lagi DPRD meminta agar Pemkab menyiapkan formulasi dalam pengelolaannya. Sehingga tidak menimbulkan estetika kota yang tidak elok.
Selain itu juga menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, upaya peningkatan PAD oleh seluruh OPD yang memiliki potensi PAD. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Tanaman Pangan Ketahanan Pangan Holtikulturadan Dinas/Badan lainnya. Penyiapan lampu penerangan jalan dan beberapa poin lainnya.
Menurutnya, rekomendasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi merupakan menjalankan fungsi DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat.
Ini pun diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra, bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD pada pemerintah daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) adalah bentuk kerjasama sesama penyelenggara pemerintahan daerah.
Sekda Zulkarnain ST MSi mewakili Bupati Kuansing H Suhardiman Amby mengatakan, rekomendasi ini bukan untuk mencari salah. Tetapi pemerintah daerah menilai adalah untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan program tepat sasaran dan berjalan dengan baik.
Pemkab, menerima semua rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. Rekomendasi ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaikinya, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Kalau terasa gerak masih lambat harus dipercepat.
Dengan begitu program pembangunan bisa terlaksana dengan baik. “Karena itu, mari kita buktikan bahwa kita benar-benar bekerja untuk rakyat,” papar Zulkarnain. (DeHa)