Tinjau Karhutla Provinsi Riau, Kunjungan Perdana Presiden Prabowo Ini Menjadi Sorotan Jikalahari

DERAKPOST.COM – Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pekanbaru, Senin (24/8/2026), memimpin rapat penanganan Kebakaran Hutan dan  Lahan (Karhutla) mendapat sorotan. Sebab kunjungan perdana Presiden ke Riau harus jadi momentum membuktikan komitmen.

Salah satunya, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Jikalahari menilai kunjungan itu, seharusnya tidak berhenti rapat dan menerima laporan dari jajaran di daerah, tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk memastikan hal keselamatan masyarakat serta pada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla.

Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo menyayangkan sikap Presiden yang dinilai terlalu cepat mengapresiasi pada laporan  penanganan karhutla dari Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai. Dalam rapat di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Prabowo bahkan menyampaikan apresiasi terhadap langkah preventif dilakukan jajaran di lapangan dan meminta agar prestasi pimpinan tersebut turut menjadi pertimbangan dalam jenjang karier.

Menurut Okto, Presiden semestinya melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak polusi asap dan memeriksa fakta lapangan sebelum menyimpulkan keberhasilan penanganan karhutla. Ia menyebut kualitas udara di Riau dalam beberapa hari terakhir masih mengkhawatirkan, sementara titik panas justru menunjukkan peningkatan.

“Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat. Mestinya mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja,” kata Okto.

Jikalahari menyebut berdasar pemantauan kualitas udara yang mereka rujuk, kondisi udara Riau selama periode 10–24 Agustus 2026 itu berada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Yakni pada 24 Agustus, indeks kualitas udara itu disebut mencapai angka 256 atau pada kategori sangat tidak sehat. Jikalahari menyoroti meningkatnya kasus gangguan kesehatan masyarakat ini  dikaitkanya dengan paparan asap, dengan angka yang mereka sebut mencapai 376 kasus ISPA selama Agustus 2026.

Kekhawatiran diperkuat analisis Jikalahari ini gunakan citra satelit Suomi NPP–VIIRS periode Januari hingga Agustus 2026. Mereka mencatat sebanyak 4.492 hotspot terdeteksi di Riau, dengan 1.083 titik di antaranya terjadi sepanjang Agustus. Dari keseluruhan hotspot tersebut, sekitar 3.330 titik atau 74 persen disebut berada di lahan gambut, sedangkan 875 titik berada dalam kawasan konsesi perusahaan, terdiri atas konsesi HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Jikalahari juga mengungkap hasil temuan lapangan periode 15–24 Agustus 2026, menyebut adanya lahan bekas terbakar di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Mereka menyebut lima nama perusahaan, yakni PT Arara Abadi, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur dan PT Teguh Karsa Wana Lestari, dengan total luasan lahan mencapai sekitar 583 hektar.

Karena itu, Jikalahari meminta Presiden tidak hanya melihat Karhutla dari ruang rapat, tetapi turun langsung ke lokasi kebakaran, termasuk kawasan konsesi yang terbakar. Okto menilai kunjungan lapangan penting untuk memastikan  kondisi yang sebenarnya, sekaligus itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.

“Mestinya Presiden mengunjungi area konsesi korporasi yang terbakar sebagai hal wujud penindakan tegas pemerintah. Presiden itu harus memimpin langsung pada penegakan hukum korporasi yang arealnya terbakar,” ujarnya. Jikalahari ini mendesak presiden agar memerintahkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat terdampak asap, mengevaluasi izin konsesi yang mengalami Karhutla.