Sertai Data Lengkap, DPRD Riau Puji LKPj Akhir AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019

PEKANBARU – DPRD Riau memuji dan mengapresiasi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dalam sidang paripurna DPRD Riau, Senin 4 Maret 2019.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebagai pimpinan sidang yang didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Wakil Ketua DPRD Riau lainnya, Sunaryo, dan dihadiri 30 orang anggota Dewan lainnya mengatakan data lengkap dan laporan rinci yang disampaikan merupakan hal yang diinginkan oleh DPRD Riau.

“Karena laporan itu jawabannya dilengkapi dengan laporan yang rinci, kemudian ada datanya,” kata Noviwaldy saat ditemui usai sidang paripurna.

Kemudian, untuk membahas LKPj Akhir AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini, DPRD Riau membentuk suatu panitia khusus yang beranggotakan 19 orang. Pembentukan pansus ini dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Riau.

Sebelum pembentukan pansus, paripurna mendengarkan penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Jawaban itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Di hadapan anggota Dewan dan sejumlah undangan lainnya, Hijazi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Hal ini, katanya, merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Selanjutnya, Hijazi menyampaikan jawaban. Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau. Penyampaian pertama dilakukan untuk menjawab pandangan umum Fraksi Golkar.

Dikatakan Hijazi, Pemprov Riau mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Golkar terhadap pencapaian kinerja Pemprov Riau baik tahun 2018, maupun selama periode tahun 2014-2019.

Terhadap pandangan umum Fraksi Golkar mengenai penurunan jumlah penduduk miskin, Pemprov kata dia, senantiasa berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai program yang pro-poor.

“Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,” ujar Hijazi menanggapi.

Dalam upaya upaya meningkatkan PAD, Pemprov sependapat diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

Lalu, Hijazi menanggapi sejumlah pandangan, kritikan, dan saran yang disampaikan Fraksi PDIP. Seperti terkait belanja daerah.

Dikatakannya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Hijazi kemudian mengatakan, tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,” sebut dia.

Sementara itu, mengenai sorotan Fraksi PDIP terkait pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang menurut mereka ibarat jauh panggang dari api, dia mengatakan Pemprov tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Tidak lupa, Hijazi juga menjawab kritikan yang menyebutkan Pemprov Riau minim mendukung usulan terkait pembangunan rumah ibadah di periode 2014-2019.

Usai itu, Hijazi kemudian menjawab  tanggapan dari Fraksi Demokrat. Lalu, menjawab tanggapan dari Fraksi PAN.

Sebelumnya, Fraksi PAN menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah, yaitu berada di angka 2,34 persen.

“Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,” kata dia.

Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,” sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.

Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera, terkait upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, kata Hijazi, juga terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.

“Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),” papar dia menjawab tanggapan Fraksi Gerindra-Sejahtera terkait komitmen Gubernur untuk memaksimalkan dan merealisasikan akan, baik fisik maupun keuangan.

Usai itu, Ahmad Hijazi kemudian menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura.

Usai penyampaian jawaban Pemprov Riau itu, selanjutnya dibentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Adapun pansus tersebut terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau.

Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Makmun Solihin dan Almainis. Lalu, dari Fraksi Demokrat ada nama Nasril, dan Eddy A Mohd Yatim.

Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Bagus Santoso. Dari Fraksi Gerindra-Sejahtera ada Marwan Yohanis  dan Mansyur HS. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HulU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.

Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 14 anggota pansus, maka diputuskan bahwa Karmila dan Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan pansus tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Dan itu dapat diperpanjang. “Setelah itu, pansus melaporkan hasil kerjanya dalam sebuah rapat paripurna,” kata Noviwaldy.

Dengan begitu, dia berharap pansus yang telah dibentuk mempunyai gambaran yang jelas terkait apa yang akan dibahas. “Karena laporan itu jawabannya dilengkapi dengan laporan yang rinci, kemudian ada datanya,” pungkas dia.(ADV)