Selama Libur Sekolah, Waka Komisi IX DPR Charles Honoris Usul MBG Stop Sementara
DERAKPOST.COM – Untuk selama hari libur sekolah, yakni pada 29 Juni hingga 10 Juli mendatang. Komisi IX DPR ini usulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk stop sementara.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris ini, yang serta sekaligus respons temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bahwa ada pemborosanya anggaran itu lebih dari Rp1 triliun per bulan pada program tersebut. Charles ini, menilai temuan itu bisa menjadi alarm dan menjadi momentum agar dilakukan evaluasi.
“Menurut saya, dengan momentum liburan sekolah yang akan datang bisa dimanfaat itu melakukan penghentian MBG ini secara sementara. Hal itu, tentu sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ungkap Charles saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026) yang dikutip dari laman CNNIndonesia.
Dia menilai, dugaan pemborosan dalam program MBG tak bisa dianggap sepele. Apalagi, pemerintah sekarang ini tengah menghadapi tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran besar di sektor lain. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar pemerintah bisa melihat secara objektif pelaksanaan program MBG selama ini.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” kata politikus PDIP itu. Dia mengatakan, dapur-dapur terbukti itu tidak memenuhi standard atau sudah berulang kali kasus keracunan, harus ditutup secara permanen.
Dia mengingatkan, hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak itu menjadi korban keracunan MBG. Karena itu, keselamatan dan kualitas layanan harus bisa menjadi prioritas utama. Maka kedepan, lanjut dia, parameter keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari halnya jumlah penerima manfaat atau berapa besar anggaran yang dibelanjakan.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar juga berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan juga dikelola secara efisien serta akuntabel,” katanya. Untuk itu, ia menekankan bahwa evaluasi mendesak dilakukan setelah munculnya yaitu potensi pemborosan anggaran negara yang sangat fantastis. Pembengkakan dipicu melonjak jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
​Charles meminta pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap peringatan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Karena ujarnya, pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang itu ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu tidak bisa dianggap sepele.
​Selama masa penghentian sementara di masa libur sekolah, Charles mendesak pemerintah untuk dapat melakukan audit investigatif terhadap seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi. Audit tersebut harus mencakup tiga aspek utama. Diantara lain adalah penggunaannya anggaran negara, tata kelola pengadaan barang dan jasa, standar kepatuhan keamanan pangan (food safety).
​Ia juga meminta ketegasan pemerintah untuk memberi sanksi berat bagi vendor atau pengelola dapur yang lalai. “Diharap dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau telah berulang kali menyebab kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus dapat ditutup secara permanen,” jelasnya. (Dairul)