Pembangunan Tol Padang – Pekanbaru di Sumbar Ditolak, Ini Solusi yang Ditawarkan Anggota DPR RI
DERAKPOST.COM – Wacana kelanjutannya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berada, di wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mendapat penolakan diberbagai daerah. Kondisi ini jadi perhatian dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Dia menawarkan solusi hal menjawab aspirasi masyarakat.
Salah satu opsi yang juga didorong adalah memanfaatkan kembali trase bypass yang sebelumnya direncana pemerintah. Tetapi, hingga kini belum terealisasi. Andre inipun mengaku memahami aspirasi masyarakat yang pro maupun kontra itu, dalam halnya pembangunan jalan tol yang diketahui kini memasuki trase Sicincin – Bukittinggi.
“Salah satu solusi yang sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass yang sebelumnya telah dimiliki Pemprov Sumbar tersebut,” terang Andre Rosiade di Padang, Jumat (21/8/2026). Dia juga menyebutkan trase tersebut telah selama puluhan tahun belum terealisasi karena belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.
Trase yang diusulkan itu nantinya didorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nantinya mempergunakan trase bypass yang ada,” ujarnya. Andre juga menjelaskan pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan didorong hal membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, ada rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer itu sekaligus, dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.
Menurutnya, membebaskan lahan bypass sudah mendapat trase akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. “Kami ini akan bebaskan tambahan jalan itu yaitu sekitar 6 kilometer dan kami bangunkan langsung bypass itu,” tegasnya.
Yaitu dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass tersebut dapat berjalan secara bersamaan sekaligus menjadi bagian dari akses tol.
“Jadi dapat 2 . Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” sebut dia. Dia menambahkan, keberadaan bypass tersebut diharapkan menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar.
Artinya, apabila pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan. Andre mengatakan bahwa untuk mematangkan rencana tersebut, pihaknya akan menggelar pembahasan pada 8 September 2026 mendatang.
Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemkab Agam, serta Pemprov Sumbar. Dia berharap, solusi tersebut sebagai langkah komprehensif karena bisa menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai hal pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga alternatif penanganan kemacetan.
“Ini sekali mendayung, ada dua-tiga pulau terlewati,” ungkap dia. Dia juga berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam, yang karena dia optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat. Disebab itu, wakil rakyat Dapil Sumbar ini tegaskan dirinya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya akan terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. (Dairul)