Oalah…. Demo Massa Aksi Riau Menggugat tak Dijamu PHR, Tuntutan Diserahkan ke Kepolisian dan Bubar Damai
DERAKPOST.COM – Seratusan massa aksi tergabung dalam gerakan Riau Menggugat menyampaikan lima tuntutan kepada pihak pemerintah pusat dan juga Pertamina Hulu Rokan (PHR). Mereka mendesak kekayaan sumber daya alam Riau memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa melibatkan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan serta paguyuban di Provinsi Riau. Namun, tidak ada satu pun petinggi PHR datang menemui massa aksi dalam kawalan kepolisian. Meski demikian, massa tetap serahkan dokumen tuntutan melalui pihak kepolisian untuk diteruskan kepada manajemen PHR. Tuntutan agenda berkelanjutan perjuangan sampai berhasil sebagaimana layaknya.
Lima tuntutan tersebut dibacakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Datuk Panglimo Pusako M Taufik Tambusai. Ia menyebut tuntutan pertama itu meminta pemerintah pusat kembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) kepada masyarakat Riau. Kedua, pemerintah pusat diminta mengembalikan 70 persen DBH yang dari hasil perkebunan kelapa sawit di Riau.
“Ketiga, yaitu menuntut pemerintah pusat mengembalikan itu status hak kepemilikan kepada masyarakat adat atas lahan-lahan perkebunan sawit dari hasil ciptaan Satgas PKH yang pengelolaanya dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang berasal mula itu sebagai tanah ulayat masyarakat adat yang bersangkutan,” kata Taufik yang didampingi oleh Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Datuk Ismail Amir, serra perwakilanmya sejumlah paguyuban.
Tuntutan keempat, seluruhan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sektor perkebunan dan perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau diminta segera merealisasikan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen dari luas lahan yang dikuasai. Kelima, untuk seluruh perusahaan beroperasi di Riau ini, dituntut menjalankan peraturan daerah mewajibkan penyerapan 60 persen tenaga kerja lokal.
Taufik menegaskan, lima tuntutan tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk bisa itu mendapatkan keadilan atas kekayaan sumber daya alam yang selama ini dihasilkan dari bumi Riau. Karena sebut dia, Riau kekayaan alam melimpah, mulai dari migas hingga perkebunan sawit. Tapi masyarakat daerah dinilai belum dapatkan manfaat yang sebanding.
Sementara itu, Panglima Pucuk LLMB Riau, Datuk Ismail Amir, mengatakan bahwa aksi tersebut merupa langkah awal perjuangan Riau Menggugat. Ia juga memperingatkan, massa akan kembali menggelar gerakkan yang lebih besar apabila pemerintah pusat tidak ada merespons tuntutan masyarakat Riau. “Kami yakin ini tidak ada apa-apanya, tapi kami tidak tinggal diam,” ujarnya.
Ini katanya dengan tidak ada sambutannya pihak perusahaan. Maka jadi langkah awal saja. Langkah selanjutnya tetap membuat gerakan apabila itu tidak ada tindakan dari pemerintah pusat. Bahkan mungkin nanti beberapa perusahaan, termasuk itu sektor perusahaan sawit juga dilakukan sweeping nantinya. Menurutnya, masyarakat di Riau harus bersikap lebih tegas.
Dia menilai, pendekatan melalui dialog dan perundingan selama ini belum memberikan hasil yang diharapkan. “Apa kata salah satu gubernur Papua, orang pusat itu mau turun jikalau hutan dibakar, jikalau kantor dijarah. Apakah kita ini harus seperti itu dulu? Saya rasa enggak patut, tapi kita masih berjuang dalam koridor. Tapi, diingatkan pemerintah tidak mengabaikan aspirasinya masyarakat hingga memicu tindakan itu di luar koridor hukum,” katanya.
Kesempatan itu, Ismail pun turut menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan perusahaan, termasuk itu PHR. Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji ketentuan perundangan ketenagakerjaan, khususnya terkait kesempatan bagi putra daerah untuk mengisi posisi pekerja yang memasuki masa pensiun. Perusahaan itu, harus memberi kesempatan pada tenaga kerja lokal. (Dairul)