Ninno Tegaskan Pemprov Riau Beri Diskon Pajak Kendaraan Barang 40 Persen Itu Hingga 31 Desember 2026
DERAKPOST.COM – Kepala Bapenda Riau Ninno Wastikasari mengatakan, disaat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini memberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni sebesar 40 persen, yang khusus untuk kendaraan angkutan barang.
Program ini sambungnya, juga disertai hal penghapusannya sanksi administrasi dan berlaku hingga 31 Desember 2026. Sebut dia, kebijakan ini merupa salah satu upaya pemerintah daerah didalam meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
“Untuk program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang. Program ini diberikan lebih panjang, yakni hingga 31 Desember. Dari data kami, hingga saat ini tetcatat sebanyak 248.715 unit kendaraan angkutan barang masih menunggak pajak,” kata Ninno.
Ia juga menjelaskan, Pemprov Riau saat ini menjalankan ada dua program keringanan pajak kendaraan bermotor. Selain diskon 40 persen bagi kendaraan angkutan barang, pemerintah juga memberikan pembebasan pokok pajak bagi kendaraan yang memiliki tunggakan selama dua tahun atau lebih.
Melalui program pertama, wajib pajak yang tidak membayar pokok pajak selama dua tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan tidak perlu melunasi seluruh tunggakan sebelumnya.
“Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan. Program ini akan berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen, badan usaha pemilik kendaraan angkutan barang harus menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan.
Dokumen yang diperlukan meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Surat permohonan tersebut harus disampaikan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026. Ninno inipun, menegaskan, program keringanan pajak tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau.
Ia mengimbau masyarakat dan badan usaha agar memastikan kelengkapan dokumen serta memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengakses layanan Samsat. Untuk mempermudah pembayaran pajak, Bapenda Riau juga menyediakan sejumlah alternatif pelayanan, di antaranya Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.
Menurut Ninno, masing-masing layanan memiliki keunggulan tersendiri. Samsat Keliling menjangkau sejumlah titik strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Samsat Tanjak membuka gerai di lokasi yang mudah diakses warga, salah satunya di depan Purna MTQ Pekanbaru.
Adapun Samsat Drive Thru mengutamakan kecepatan dan efisiensi pelayanan karena wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan.
Di Kota Pekanbaru, Samsat Drive Thru tersedia di dua lokasi, yakni Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di halaman Kantor Bapenda Riau, serta Jalan Gajah Mada. Layanan di Jalan Sudirman menerima pembayaran secara tunai, sedangkan layanan di Jalan Gajah Mada menggunakan sistem QRIS.
“Samsat Drive Thru di Jalan Gajah Mada tersebut tercatat sebagai inovasi Samsat pertama di Indonesia yang memakai sistem QRIS,” ungkapnya.
Selain Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru juga telah beroperasi di sejumlah daerah, yakni Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir, Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.
Melalui berbagai program keringanan dan inovasi pelayanan tersebut, Pemprov Riau berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah. (Dairul)