Ada Apa dengan Kelangkaan BBM Jenis Solar di Riau ?
KELANGKAAN pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Provinsi Riau kembali itu menjadi persoalan mengundang tanda tanya. Di sejumlah daerah, ada kendaraan yang harus mengantre panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) itu hanya untuk mendapat solar bersubsidi.
Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan kendaraan yang mengular di SPBU. Jikalau dibiarkan, dampaknya itu bisa menjalar ke berbagai sektor. Sopir angkutan kesulitan beroperasi, biaya distribusi meningkat dan akhirnya harga barang dibeli masyarakat ikut terdorong naik.
Di Pekanbaru, misalnya, pemerintah daerah bahkan telah menyoroti kelangkaan solar sebagai salah satu faktor dapat memicu inflasi. Maka itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan kalimat bahwa stok aman atau distribusi sedang diperbaiki.
Masyarakat ini membutuhkan penjelasan yang lebih konkret. Apakah masalah yang berada pada kuota? Apakah distribusinya itu yang tersendat? Ataukah kebutuhanya masyarakat ini memang sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dari ketersediaan pasokan yang tersedia.
Pertanyaan lain yang juga patut diajukan adalah soal ketepatan dari sasaran solar bersubsidi. BBM bersubsidi, harusnya itu dinikmati oleh masyarakat bahkan sektor yang memang berhak.
Jika dalam praktik ada penyalahgunaan, pembelian berulang, penimbunan atau pengalihan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Maka pengawasa harus diperketat. Jangan sampai, nantinya dari masyarakat ini benar-benar membutuhkan justru menjadi korban.
Fenomena antrean panjang sebenarnya bukan hal baru. Persoalan solar pernah berulang di berbagai daerah, dan selalu membawa persoalan yang hampir sama. Yaitu distribusi terganggu, aktivitas ekonomi tersendat, dan bahkan masyarakat harus membayar biaya lebih mahal untuk dapat BBM.
Maka, kelangkaan solar yang tidak boleh dianggap juga sebagai persoalan teknis semata. Artinya ada persoalan tata kelola yang harus dibuka dengan secara terang. Pemerintah, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk bisa melihat persoalan dari hulu hingga hilir.
Jikalau memang pasokan kurang, katakan kurang dan jelaskan penyebabnya. Atau itu jika distribusi bermasalah, segera perbaiki sistemnya. Jika kuota sudah tidak sesuai kebutuhan, evaluasi berdasar data. Kalau
ditemukan praktik penyalahgunaan atau permainan distribusi, maka jangan ragu itu untuk menindak.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa solar akan tersedia. Karena masyarakat membutuhkan kepastian akan ketersediaan BBM bersubsidi benar-benar tersedia ketika mereka membutuhkannya. Yang lebih penting, jangan sampai ada itu kelangkaan solar menjadi suatu dianggap biasa.
Ada Apa dengan Solar?
Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Artinya pertanyaan ini, seharusnya tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait wajib untuk memberikan jawaban yang terang, terbuka, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Ketika solar yang sulit ditemukan, antrean kendaraan mengular di SPBU, sopir harus menunggu berjam-jam, dan berakibat biaya operasional angkutan itu meningkat, maka persoalan tersebut sudah bukan lagi suatu sekadar urusan pengisian BBM. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kita, tentu dapat memahami bahwa solar bersubsidi yang memiliki kuota dan aturan distribusi. Pemerintah juga memiliki alasan untuk dapat melakukan pengendalian agar subsidi tidak salah sasaran. Namun halnya pengendalian tidak boleh berubah menjadi kelangkaan yang berulang dan membuat masyarakat bertanya-tanya.
Yang kini menjadi persoalan adalah ketika masyarakat melihat pada antrean panjang, sementara penjelasan yang diterima sering kali berbeda-beda. Di satu sisi disebutkan stok tersedia. Di sisi lain, kendaraan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan ada apa dengan Solar.
Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban terbuka. Sebab kalau masalahnya hanya peningkatan akan jumlah kendaraan, maka pemerintah, dan Pertamina itu perlu menunjukkan datanya. Kalau masalahnya kuota, masyarakat itu berhak mengetahui bagaimana kuota tersebut ditetapkan. Dan jika persoalanya distribusi, maka harus ada evaluasi sistem penyaluran.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari antrean panjang yang tanpa mengetahui apa sebenarnya terjadi. Maka persoalan kelangkaan solar itu seharusnya tidak diselesaikan hanya menambah akan pasokan ketika antrean sudah memanjang. Yang diperlukan adalah solusi permanen.
Artinya halnya sistem distribusi itu harus diperbaiki. Pengawasan harus diperkuat. Data kebutuhan BBM ini harus dibuka dan dievaluasi secara berkala. Jika ada terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi itu harus ditindak tegas. Maka hal itu, dengan buka persoalan distribusinya secara transparan. Karena masyarakat itu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan.
Penulis: Dairul Sikumbang
* Pemred Media Derakpost.com
* Aktivis Pemantau Kebijakan Publik