PSI Buka Kartu Potensi Gibran di Pilpres 2029, Ijazah SMA Diungkit
DERAKPOST.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebutkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bahwa sebaga salah satu figur muda menarik perhatian di dalam peta kepemimpinan nasional.
Hal itu disampaikanya Deddy Nur Palakka kepada wartawan. Ia mengatakan, bahwa Gibran tidak membutuhkan banyak narasi untuk memperkenalkan dirinya itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi itu, ungkap dia, sudah memiliki rekam cerita politik yang cukup panjang dan juga beragam di mata publik.
“Anak muda ini, enggak perlu saya buatkan narasi, dikarena di kepala rakyat Indonesia cerita tentang anak muda ini sudah sangat beragam,” sebut Deddy, seperti dikutip dari laman Fajar, Rabu (9/9/2026). Deddy inipun mengatakan perhatian publik yang menjadi salah satu alasan Gibran layak diperhitung sebagai figur dalam bursa kepemimpinan nasional.
Ia pun menyebut Gibran sebagai salah satu kandidat pemimpin nasional yang memiliki daya tarik. Karena, satu hal itu yang cukup jelas bahwasa anak muda ini adalah salah satu kandidat pemimpin nasional menarik banyak perhatian. Deddy didalam ini, juga menyoroti pentingnya konsistensi Gibran membangun hubungan di masyarakat.
Menurut dia, popularitas seorang tokoh politik tidak cukup hanya ditopang oleh posisi atau latar belakang keluarga. Oleh karena itu, ia menilai Gibran akan memilik peluang memperkuat penerimaan publik apabila itu terus menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. “Apalagi jikalau dia konsisten berjalan bersama rakyat, maka pamornya semakin mengakar membumi seperti namanya itu Gibran Rakabuming Raka,” ujar Deddy.
Pernyataan tersebut muncul di tengah hal pembicaraan yang mengenai arah politik nasional menjelang Pemilihan Presiden 2029. Gibran, yang saat ini menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, itu menjadi salah satu figur yang kerap dikaitkan dengan kontestasi politik mendatang.
Polemik Ijazah SMA Gibran
Didalam kesempatan yang sama, Deddy menanggapi hal polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran, termasuk itu pertanyaan publik mengenai kepemilikan ijazah sekolah menengah atas. Deddy ini menyinggung akan hal pengalaman warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurut dia, pendidikan di luar negeri tidak serta-merta berarti seseorang tidak memiliki dokumen kelulusan sekolah menengah.
“Sepertinya semua anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri enggak punya ijazah SMA,” sebut Deddy. Dia kemudian membandingkan polemik tersebut dengan pengalamannya sendiri ketika menempuh pendidikan di SMA Negeri WTB. Dalam hal ini, jelas enggak ada yang peduli.
Polemik mengenai pendidikan Gibran yang diketahui sebelumnya menjadi bagian dari sorotan publik terhadap keluarga Jokowi. Latar belakang pendidikan serta dokumen kelulusan dari sejumlah anggota keluarga Jokowi yang beberapa kali menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Deddy menilai posisi Gibran, yang sebagai anak mantan presiden itu turut memengaruhi tingginya perhatian terhadap dirinya.
Dia juga menyebut, dinamika politik yang melibatkan Jokowi dan keluarganya ikut membuat Gibran, menjadi sasaran kritik. “Karena ini, anak Presiden dan bapaknya secara kebetulan merupa piss-off banyak tokoh-tokoh penting di Republik, makanya ia terus menjadi sasaran empuk,” tuturnya Deddy menjelaskan.
Di sisi lain, peta politik menuju Pilpres 2029 masih sangat dinamis. Presiden Prabowo Subianto disebut perlu menjaga dan serta memperbaiki citra politiknya, apabila ingin kembali maju didalam pemilihan presiden persaingan elektoral mulai memperlihatkan munculnya itu sejumlah nama baru. Salah satunya Gubernur Jawa Barat, yakni Dedi Mulyadi.
Yang diketahui saat ini, Dedi Mulyadi ektabilitasnya itu dalam sejumlah survei disebut mampu bersaing bahkan mengungguli sejumlahan tokoh nasional. Dedi Mulyadi sendiri, yang merupakan kader Partai Gerindra dan juga pernah ada berada dalam satu garis politik dengan Prabowo. Kondisi yang membuat persaingan menuju 2029, berpotensi menghadirkanya dinamika baru di internal maupun eksternal partai politik. (Dairul)