PDI Perjuangan Diminta Kader Golkar Agar Tak Asal Tuding Terkait Isu Batubara PLN
DERAKPOST.COM – Belakangan ini, santer pemberitaan batu bara. Bahkan hal itu juga merambat ke dunia politik. Seperti hal yang disampaikan Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya ini, dengan merespons pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus.
Sebagaimana diketahui, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, yang pernyataan dilansir media nasional. Yakni, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diperiksa terkait persoalan pengadaannya batubara untuk PLN.
Bambang dalam hal ini, merespons halnya pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus tersebut. Dikata dia, dengan menegaskan bahwa diketahui mekanisme pengadaannya batubara untuk PLN, yang merupakan transaksi Business to Business.
Bambang yang juga Ketua Komisi XII DPR RI ini mengatakan, yang perlu dibenahi itu terkait tata kelola pengadaan di PLN. Yaitu mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas serta volume, sampai penerimaan batubara harus dipastikan berjalan secara profesional.
Dengan secara transparan, dan juga tidak memberikan ruang bagi praktik fraud, kata Bambang, seperti ini dirilis CNBCIndonesia, diminta Deddy itu tidak memberi komentar terhadap hal persoalan tidak dipahaminya secara utuh. Maka menurutnya, persoalan itu dipahami.
“Deddy Sitorus tidak perlu mengomentari sesuatu yang tidak diketahui secara utuh. Tidak perlu cari popularitas, yang dengan menuding ke sana kemari, serta mencari kambing hitam dari persoalan yang tidak diketahui. Artinya, harus dilihat berdasar fakta,” ujarnya.
Bambang juga menilai, saat ini yang lebih penting memastikan persoalan dalam tata kelola pengadaan batubara tersebut harus diselesaikan hingga ke akar masalah. Tiap dugaan pelanggaran yang harus ditangani berdasarkan fakta. Kelemahan dari sistem yang diperbaiki.
“Jangan sampai, energi kita habis hanya untuk saling menuding. Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan tata kelola di PLN. Kalau ada dugaan pelanggaran, biar aparat penegak hukum bekerja. Fokus itu memastikan sistem pengadaan batubara membaik,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Bangka Belitung itu menambahkan, kini Komisi XII DPR RI terus jalankan fungsi pengawasan untuk mendorong penguatanya tata kelola sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam pengadaan energi primer, sehingga kondisi nanti bisa teratasi. (Dairul)