9.198 KK Tak Mendapat Perlindungan Keluarga Harapan

MP, JAKARTA – Sebanyak 9.198 Kepala Keluarga (KK) di 5 (lima) daerah di Indonesia tidak mendapatkan Perlindungan Keluarga Harapan (PKH) di masa Pandemik COVID-19, 2020-2021.

Demikian hasil pendataan yang dilakukan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) terhadap keluarga miskin di DKI Jakarta, kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya dan Kota Bandar Lampung.

Koordinator Koalisi Reformasi Perlinsos Dika Muhamad dalam siaran pers yang diterima Medium Pos, Rabu (28/7/2021) menyatakan, total keluarga miskin yang didata dari 5 daerah tersebut sebanyak 11.643 KK.

Berdasarkan hasil pendataan di 5 daerah tersebut diperoleh sebanyak 9.198 KK layak PKH namun tidak mendapatkan layanan PKH dan belum menjadi target dari 10 juta KPM PKH yang direncanakan oleh Kementerian Sosial RI pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

”KIta berharap pemerintah pusat bisa menindaklanjuti hasil temuan pendataan keluarga miskin, dan mengakomodir rekomendasi hasil pendataan agar mereka yang tidak mendapatkan PKH, masuk ke dalam kuota PKH yang direncanakan oleh Kemensos Republik Indonesia,” kata Dika yang juga Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).

Peneliti Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) M Taufik, mengatakan dari kajian anggaran yang dilakukan di level nasional mengatakan anggaran pendataan keluarga miskin sangat besar namun target kinerja masih belum optimal, masih bermasalah.

Dari kajian anggaran di level daerah, sebenarnya di pemerintah daerah di 5 daerah mampu untuk membiayai bantuan sosial di level lokal yang bersumber dari APBD, namun alokasi anggaran perlindungan sosial melalui skema PKH lokal (di masa Pandemi COVID-19) masih di bawah 2 persen rata-rata 1 persen dari total APBD.

Menanggapi hasil pendataan dan kajian anggaran, pimpinan Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan pihaknya perkomitmen akan menyampaikan hasil dan rekomendasi kajian pendataan dan anggaran tersebut dan siap membantu memfasilitasi pertemuan dengan Kemensos RI.

”Untuk menindaklanjuti hasil pendataan dan kajian ini, Komisi VIII DPR RI juga berkomitmen mengawasi proses pendataan keluarga miskin di daerah dan menambah anggaran perlindungan sosial, ketahanan sosial ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas dalam APBN dan APBD dalam situasi Pandemic COVID-9 saat ini, ” pungkasnya. *