Wow…. Ini Alasan Kepala BGN Dadan Soal Borong 21 Ribu Motor Trail Listrik untuk Kepala SPPG
DERAKPOST.COM – Kini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberi respons viralnya video ribuan motor listrik yang berlogo BGN di Medsos. Yakni motor listrik itu mencapai ribuan.
Dadan Hindayana memberikan penjelasan mendalam mengenai urgensi pengadaan ribuan unit motor trail listrik tersebut. Kata dia, bahwasa armada tersebut merupakan kebutuhan logistik vital untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses transportasi sulit didalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menjelang taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026), Dadan menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa hanya mengandalkan kendaraan biasa.
“Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor,” ujar Dadan.
Distribusi Khusus untuk Wilayah Sulit
Dari total 25.000 unit yang dipesan untuk anggaran tahun 2025, saat ini telah terealisasi sebanyak 21.801 unit.
Motor-motor bertipe trail ini nantinya akan dialokasikan bagi seluruh personel SPPG, terutama mereka yang bertugas di medan berat yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat.
Dadan memastikan bahwa fungsi utama dari ribuan motor ini adalah untuk memastikan kelancaran penyaluran gizi hingga ke pelosok, sehingga tidak ada anak-anak di daerah terpencil yang terlewat dari jangkauan program MBG.
Ia juga menekankan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menambah unit baru.
Status Administrasi Barang Milik Negara (BMN)
Merespons video viral yang menunjukkan ratusan motor berstiker BGN masih terbungkus plastik, Dadan mengklarifikasi bahwa unit-unit tersebut memang belum didistribusikan secara resmi.
Hal ini karena adanya prosedur administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” tambahnya dikutip dari laman RadarJember.
Proses pengadaan ini sejatinya telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025. Dengan pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN), setiap unit motor akan memiliki akuntabilitas penggunaan yang jelas sebagai aset operasional pemerintah dalam upaya perbaikan gizi nasional. (Dairul)