WALHI Ungkap Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

0 50

DERAKPOST.COM – Disaat ini, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin pada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan, tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.

Diketahui, pencabutan atas dasar adanya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) itu berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha di HTI, bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Dengan adanya itu, dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk pada Karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, daerah Kabupaten Bengkalis.

Didalam keterangan Eko Yunanda selaku Direktur Eksekutif WALHI Riau dan Jasmi merupa Ketua Dewan Daerah. Yakni malah memaparkan permasalahan lingkungan di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau.

Dimana, berdasarkan data temuan WALHI Riau, hal itu selain PT RAPP itu masih ada sejumlah perusahaan lain yang lahan juga terjadi kasus kawasan terbakar (Karhutla),  disepanjang tahun 2026.

Memang umumnya, perusahaan terafiliasi dengan grup-grup besar seperti hal APRIL dan APP/Sinarmas, yang selama ini sudah  menjadi pemain besar itu di sektor Hutan Tanaman Industri (THI) dan kelapa sawit.

Berikut perusahaan-perusahaan lahannya terbakar di Riau sepanjang Karhutla 2026, berdasarkan temuan WALHI Riau;

* PT RAPP Sungai Mandau

Berdasarkan temuan WALHI Riau, indikasi Karhula seluas kurang lebih 71,9 hektare terjadi di lahan milik PT RAPP Sungai Mandau (grup APRIL/RGE) pada Karhutla 2026 (101°45’38″E 0°50’8″N). Selain itu, indikasi Karhutla juga terjadi di areal transisi Cabag Biosfer GSK-BB (101°49’13″E 0°52’49″N )

Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).

* PT Arara Abadi Pelalawan

Indikasi Karhutla seluas kurang lebih 616,3 hektare juga terjadi di area PT Arara Abadi Pelalawan (Grup APP/Sinarmas). Dari jumlah itu sekitar 59,6 hektare diindikasikan berada dalam konsesi perusahaan (102°15’57″E 0°12’40″N).

WALHI Riau juga menemukan adanya indikasi penanaman akasia di areal bekas terbakar, dan indikasi 71,9 hektare Karhutla berada di lokasi aksi mitigasi pelaksanaan restorasi (RO10) FOLU Net Sink 2030 (102°16’39″E 0°13’11″N).

Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).

* PT Sekato Pratama Makmur

PT Sekato Pratama Makmur (Grup APP/Sinarmas), juga terindikasi Karhutla dengan luas sekitar 115,3 hektare di kasus Karhutla 2026. Berdasarkan temuan WALHI Riau, sekitar 115,2 hektare bahkan terjadi di zona penyangga cabar biosfer GSK-BB.

Selain itu, perusahaan tersebut juga terindiKasi Karhutla seluas sekitar 115,2 hektare berada di lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi gabut (RO2), pengelola tata air (RO9) dan Pelaksanaan restorasi (RO10) FOLU Net Sink 2030 (101°41’10″E 1°24’26″N)

Bahkan di beberapa titik sudah ada plang polisi yang berkaitan dengan Karhutla sudah dipasang, konflik agraria dan plang satga PKH (101°40’25″E 1°29’24″N).

Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).

* PT Meskom Agro Sarimas

PT Meskom Agro Sarimas (Sinarmas Grup) juga terindikasi Karhutla seluas 164,1 hektare, berdasarkan temuan WALHI Riau di kasus Karhutla 2026 (102°6’26″E 1°35’18″N). Keberadaan perusahaan bahkan dianggap memperparah abrasi di Pulau Bengkalis (102°7’4″E 1°35’14″N).

WALHI Riau meindikasi ada pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH). Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  (Dairul)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.