Tidak Ada Jalur Hukum Lagi bagi Wapres Gibran, Pilihan Mundur atau Diberhentikan

DERAKPOST.COM – Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, tak ada halnya jalur hukum lain bagi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini yang membuktikan keabsahan ijazah SMA.

Sudding menegaskan, hanya ada dua opsi untuk Gibran, yakni mundur dengan secara sukarela atau diberhentikan. “Hanya ini ada dua opsi. Yaitu mundur atau diberhentikan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026) dikutip melalui laman SINDONews.

Sudding berkata, Putusan Mahkamah Agung (MA) No 742 K/TUN/2026 telah menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Apalagi, kata dia, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. “Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian Saudara Gibran selaku Wapres,” katanya.

Karena sambungnya, hal itu sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A Konstitusi UUD 45.

Sudding juga menegaskan, seluruh warga negara memiliki yang sama dimata hukum. Untuk itu, ia berkata, seluruh warga negara harus patuh terhadap putusan MA atau MK.

“Bahwa kemudian Saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama,” ujarnya. (Dairul)