Sistem Keamanan Negara dalam Islam: Antara Intelijen Tajasus, dan Perlindungan Masyarakat

0 80

A. Pendahuluan

Islam Tidak Menolak Keamanan, tetapi Menolak Kezaliman
Dalam pandangan siyasah Islam, negara membutuhkan sistem keamanan.
Sebab, negara tidak mungkin menjalankan kewajiban melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan, dan keselamatan masyarakat tanpa memiliki perangkat keamanan yang bekerja secara terorganisasi.

Akan tetapi, ada satu prinsip penting yang tidak boleh dilupakan: kewajiban menjaga keamanan tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk melanggar kehormatan manusia tanpa batas.
Islam tidak mengajarkan negara menjadi lemah menghadapi ancaman. Namun, Islam juga tidak membenarkan negara menjadikan seluruh rakyat sebagai orang yang dicurigai.

Di sinilah kita harus membedakan antara:
Pengumpulan informasi untuk melindungi negara dan masyarakat.

Penyelidikan terhadap dugaan kejahatan berdasarkan bukti dan kewenangan.
Tajassus, yaitu mencari-cari rahasia dan kesalahan orang tanpa alasan yang dibenarkan.
Penyadapan untuk kepentingan pribadi, perebutan kekuasaan, pemerasan, atau kepentingan politik yang zalim.
Keempat hal tersebut tidak dapat dihukumi dengan satu hukum yang sama.
Hukum syar’inya harus dilihat dari tujuan, objek, cara, kewenangan, kebutuhan, dan akibat yang ditimbulkan.

B. Membedakan Tajassus, Tahassus, dan Istikhbarat.

Sebelum membahas perangkat keamanan negara, kita perlu memahami istilah-istilah yang sering dianggap sama, padahal tidak selalu sama.

1. التَّجَسُّسُ — At-Tajassus
Tajassus adalah tindakan mencari-cari sesuatu yang tersembunyi dari orang lain, khususnya rahasia dan aib mereka, tanpa hak atau alasan yang dibenarkan.

Dalil utamanya adalah firman Allah SWT:
وَلَا تَجَسَّسُوا
“Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan atau rahasia orang lain.”
(QS. Al-Hujurat: 12)

Larangan ini menunjukkan bahwa kehormatan dan ruang pribadi manusia memiliki perlindungan dalam Islam.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan:
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أَيْ: عَلَى بَعْضِكُمْ بَعْضًا.
Artinya: “Firman Allah, ‘Janganlah kalian melakukan tajassus,’ maksudnya janganlah sebagian kalian mencari-cari rahasia sebagian yang lain.”
Seorang Muslim tidak boleh menjadikan kecurigaan sebagai alasan untuk membongkar rahasia orang lain.
Terlebih apabila tindakan itu dilakukan demi menjatuhkan kehormatan, mencari kelemahan, atau memperoleh keuntungan pribadi.

2. التَّحَسُّسُ — At-Tahassus
Tahassus juga berarti mencari atau menyelidiki informasi. Akan tetapi, dalam sejumlah penjelasan ulama, istilah ini digunakan untuk pencarian informasi yang baik, seperti mencari kabar seseorang yang hilang.

Allah SWT berfirman:
يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.”
(QS. Yusuf: 87)

Dalam konteks ayat ini. Nabi Ya’qub memerintahkan anak-anaknya mencari kabar tentang Nabi Yusuf dan saudaranya.
Dengan demikian, pencarian informasi tidak otomatis tercela.
Ada pencarian informasi yang dibenarkan, bahkan diperintahkan, apabila tujuannya baik dan caranya tidak melanggar ketentuan syariat.

Tetapi perlu dicatat: perbedaan tajassus dan tahassus dalam penggunaan bahasa tidak selalu mutlak. Penilaian hukum tetap harus melihat konteks dan perbuatannya, bukan hanya nama yang diberikan.

3. الِاسْتِخْبَارَاتُ — Al-Istikhbarat
Istikhbarat adalah istilah modern untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang berkaitan dengan keamanan.
Istilah ini bukan kategori hukum tersendiri dalam nash. Karena itu, tidak tepat mengatakan bahwa seluruh intelijen pasti halal atau seluruh intelijen pasti haram.

Hukum aktivitas intelijen bergantung pada beberapa pertanyaan:
Informasi apa yang dicari?
Untuk kepentingan apa informasi itu dikumpulkan?
Siapa yang memberikan kewenangan?
Apakah cara yang digunakan dibenarkan?
Apakah tindakannya diperlukan dan sebanding dengan ancaman?
Apakah hasilnya digunakan untuk melindungi masyarakat atau justru untuk menzalimi seseorang?

Jadi, intelijen sebagai fungsi keamanan tidak otomatis sama dengan tajassus yang diharamkan. Namun, lembaga intelijen juga tidak boleh dijadikan alat untuk melegalkan tajassus dan kezaliman.

C. Landasan Syar’i bagi Pengumpulan Informasi Keamanan

Islam memberikan perhatian besar terhadap kesiapsiagaan menghadapi ancaman.
Di antara dalilnya adalah firman Allah SWT:
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian.”
(QS. Al-Anfal: 60)

Ayat ini berbicara tentang kewajiban menyiapkan kekuatan untuk menghadapi ancaman musuh. Dalam konteks negara, kesiapan tersebut dapat mencakup pertahanan, penjagaan, pengenalan ancaman, dan pengumpulan informasi yang diperlukan.

Namun, ayat ini tidak boleh dipakai sebagai dalil untuk membenarkan penyadapan sewenang-wenang terhadap rakyat atau pejabat negara.
Sebab, perintah mempersiapkan kekuatan tetap terikat dengan ketentuan syariat lainnya, termasuk larangan berbuat zalim dan larangan tajassus.
Allah juga berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian.”
(QS. An-Nisa’: 71)

Ayat ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan. Akan tetapi, kewaspadaan bukan berarti membangun negara di atas kecurigaan tanpa bukti.

Kewaspadaan yang syar’i harus berjalan bersama keadilan. Apakah Rasulullah ﷺ menggunakan pengumpulan informasi?
Dalam peperangan, Rasulullah ﷺ melakukan langkah-langkah untuk mengetahui keadaan musuh dan menjaga keselamatan kaum Muslimin.

Ini merupakan bagian dari strategi peperangan dan pengamanan, bukan tindakan mencari-cari aib pribadi masyarakat.

Karena itu, kita harus membedakan dua wilayah:

Informasi pertahanan: berkaitan dengan kekuatan musuh, ancaman serangan, keselamatan pasukan, dan keamanan masyarakat.
Pembongkaran rahasia pribadi: mencari percakapan, urusan keluarga, atau kelemahan seseorang tanpa dasar kepentingan syar’i.

Yang pertama dapat menjadi bagian dari kewajiban menjaga keamanan. Yang kedua masuk dalam larangan tajassus apabila dilakukan tanpa hak.

D. Bagaimana Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Pengawasan?

Imam Abu al-Hasan al-Mawardi dalam kitab Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah membahas fungsi pengawasan masyarakat melalui institusi hisbah.

Salah satu prinsip penting yang beliau kemukakan adalah bahwa perkara kemungkaran yang tersembunyi tidak boleh dijadikan alasan bagi petugas untuk membongkar rahasia orang.
Beliau menulis:
وَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَنْهَا، وَلَا أَنْ يَهْتِكَ الْأَسْتَارَ.
“Adapun perkara-perkara terlarang yang belum tampak, maka petugas hisbah tidak berhak mencari-cari dengan cara tajassus terhadapnya dan tidak pula berhak merobek tabir yang menutupinya.”

Makna kewenangan negara bukanlah kewenangan tanpa batas. Petugas yang diberi tugas menegakkan ketertiban tidak otomatis memiliki hak untuk masuk ke seluruh ruang pribadi masyarakat.
Dalam kerangka pemikiran al-Mawardi, ada perbedaan antara kemungkaran yang nyata dan perkara yang masih tersembunyi.
Perbedaan ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi perburuan rahasia dan aib.
Prinsip tersebut relevan ketika membahas penyadapan. Apabila aparat menyadap seseorang hanya karena rasa curiga, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan itu sangat dekat dengan tajassus yang dilarang.

Sebaliknya, apabila terdapat dugaan kuat mengenai ancaman serius terhadap keselamatan jiwa atau keamanan umum, penyelidikan harus dinilai berdasarkan kebutuhan, kewenangan, bukti, dan batas-batas syariat.

E. Sistem Keamanan Dalam Negeri

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam pembahasan ini, pemikiran Imam Taqiyuddin an-Nabhani penting diperhatikan karena beliau tidak hanya membicarakan kewajiban negara menjaga keamanan, tetapi juga membahas pembagian tugas kelembagaan negara.
Dalam Niẓām al-Islām, pada bagian rancangan konstitusi, beliau membahas sebuah institusi bernama:
دَائِرَةُ الْأَمْنِ الدَّاخِلِيِّ
Dā’iratul Amni ad-Dākhilī — Direktorat Keamanan Dalam Negeri.

Pada Pasal 70, terjemahan naskah tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani perkara yang dapat mengganggu keamanan, mencegah ancaman terhadap keamanan dalam negeri, serta menjaga keamanan melalui kepolisian.
Penggunaan tentara untuk urusan tersebut tidak dilakukan kecuali dengan perintah Khalifah.

Pada Pasal 71, dijelaskan pembagian dua jenis kepolisian:
شُرْطَةُ الْجَيْشِ
— Syurṭatul-Jaisy, yaitu kepolisian militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau departemen peperangan.
Kepolisian yang berada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Kemudian Pasal 72 menyebutkan sejumlah ancaman yang menjadi perhatian Direktorat Keamanan Dalam Negeri, seperti pemberontakan, perampokan, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, serta aktivitas mata-mata pihak musuh dalam konteks yang disebutkan dalam rancangan tersebut.

Apa pelajaran siyasah dari rancangan tersebut?
Ada beberapa hal yang patut diperhatikan.
Pertama, keamanan merupakan fungsi negara yang terorganisasi.
Keamanan tidak boleh diserahkan kepada kelompok bersenjata yang bertindak sendiri-sendiri.
Harus ada struktur, kepemimpinan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban.

Kedua, kepolisian dan militer memiliki fungsi yang berbeda.
Kekuatan militer tidak boleh secara otomatis mengambil alih seluruh urusan keamanan dalam negeri.
Dalam rancangan an-Nabhani, terdapat pemisahan fungsi antara kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat dan tentara yang menangani urusan militer.

Ketiga, kewenangan keamanan tidak boleh menjadi kewenangan pribadi pejabat.
Seorang jenderal, perwira, atau pejabat keamanan bukan pemilik negara.
Ia adalah pemegang amanah jabatan. Kekuasaannya terikat oleh aturan dan tujuan institusi.

Keempat, harus ada lembaga yang mengadili kezaliman penguasa dan aparat.
Ini terlihat dalam pembahasan Qāḍī al-Maẓālim pada Pasal 87 dan seterusnya.
Dalam rancangan tersebut, Qadhi Mazhalim berwenang menangani tindakan zalim yang dilakukan oleh negara, baik oleh Khalifah maupun pejabat dan pegawai pemerintahan lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa uraian ini adalah rancangan sistem pemerintahan yang ditulis an-Nabhani, bukan klaim bahwa seluruh rincian kelembagaan tersebut pernah diterapkan secara persis pada setiap masa Khulafaur Rasyidin.

F. Bagaimana Jika Jenderal Polisi Menyadap Presiden?

Sekarang kita masuk kepada persoalan yang menjadi titik perhatian pembahasan ini.

Misalnya terdapat dugaan bahwa beberapa jenderal kepolisian melakukan penyadapan terhadap Presiden tanpa kewenangan yang sah.
Dalam siyasah Islam, persoalan ini harus dilihat secara serius. Namun, penilaian hukum harus dibangun di atas fakta yang terbukti, bukan sekadar kabar, dugaan, atau opini politik.

Ada beberapa kemungkinan yang harus dibedakan.
1. Jika penyadapan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok
Misalnya penyadapan dilakukan untuk:
Mengumpulkan rahasia Presiden demi kepentingan politik pribadi.
Memperoleh bahan untuk memeras atau mengancam.
Mengendalikan keputusan pemerintahan melalui informasi rahasia.
Menjatuhkan pejabat demi perebutan kekuasaan.
Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu.

Jika fakta-fakta tersebut terbukti, maka perbuatannya dapat mengandung unsur tajassus yang tercela, pengkhianatan amanah jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kezaliman.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui.”
(QS. Al-Anfal: 27)

Jabatan keamanan adalah amanah.
Senjata, kewenangan, informasi, fasilitas, dan akses yang diberikan negara bukanlah milik pribadi pejabat.
Karena itu, apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia dapat menjadi pengkhianatan terhadap amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Jika penyadapan dilakukan atas dasar ancaman keamanan yang nyata
Keadaannya berbeda apabila penyelidikan dilakukan karena terdapat indikasi kuat adanya ancaman serius, misalnya ancaman pembunuhan, serangan terhadap keselamatan negara, atau tindak kejahatan berat.
Dalam keadaan seperti itu, pengumpulan informasi dapat memiliki dasar kepentingan keamanan.
Akan tetapi, tidak cukup hanya mengatakan, “Ini demi keamanan negara.”
Harus diperiksa:
Apakah terdapat dasar fakta yang dapat diuji?

Apakah pejabat atau institusi yang melakukan penyelidikan mempunyai kewenangan?
Apakah prosedur yang diwajibkan telah dipenuhi?
Apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan?
Apakah lingkup penyadapan dibatasi sesuai kebutuhan?
Apakah informasi yang diperoleh dijaga dan tidak disalahgunakan?
Apakah tersedia pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban?

Dengan demikian, penyadapan terhadap seorang Presiden tidak otomatis haram hanya karena objeknya Presiden. Sebaliknya, penyadapan juga tidak otomatis halal hanya karena pelakunya aparat negara.
Yang menentukan adalah dasar hukum, kewenangan, tujuan, cara, kebutuhan, dan pertanggungjawabannya.

3. Jika dilakukan oleh sejumlah jenderal tanpa perintah yang sah
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.

Apabila sejumlah pejabat tinggi keamanan menggunakan kedudukan, jaringan, dan fasilitas negara untuk menjalankan operasi di luar kewenangan, maka harus diperiksa apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan pembangkangan terhadap tata kelola negara.
Namun, istilah seperti makar, pengkhianatan negara, atau pemberontakan tidak boleh langsung ditempelkan sebelum unsur-unsur hukumnya dibuktikan.

Dalam fiqh siyasah, penilaian terhadap perbuatan harus didasarkan pada fakta dan bukti. Pangkat tinggi tidak membuat seseorang kebal hukum, tetapi tuduhan berat juga tidak boleh dijatuhkan tanpa pembuktian.

G. Tiga Prinsip Besar yang Harus Dijaga

Dari pembahasan Al-Qur’an, al-Mawardi, dan pemikiran an-Nabhani, kita dapat merumuskan tiga prinsip penting.

1. Keamanan negara tidak boleh menjadi alasan untuk menghalalkan segala cara
الْغَايَةُ لَا تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ الْمُحَرَّمَةَ
“Tujuan yang baik tidak membenarkan sarana yang diharamkan.”
Artinya, tujuan menjaga negara tidak mengubah perbuatan yang dilarang menjadi halal dengan sendirinya.

Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, memanipulasi bukti, atau menggunakan rahasia pribadi untuk pemerasan, ia tidak dapat membenarkannya hanya dengan alasan keamanan.

2. Aparat keamanan adalah pelayan amanah, bukan pemilik kekuasaan

الْمَنْصِبُ أَمَانَةٌ، وَالسُّلْطَةُ مَسْؤُولِيَّةٌ
“Jabatan adalah amanah dan kekuasaan adalah tanggung jawab.”
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Seorang jenderal tidak boleh merasa bahwa pangkatnya memberinya hak untuk bertindak di luar hukum.
Seorang Presiden pun tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik atau menghindari pertanggungjawaban.

Sebab Islam tidak membangun negara di atas kesucian individu, melainkan di atas hukum, amanah, dan keadilan.

3. Rakyat dan pejabat sama-sama memiliki hak yang harus dilindungi.

Islam tidak mengajarkan bahwa kehormatan hanya dimiliki rakyat biasa. Pejabat juga memiliki kehormatan dan hak yang harus dijaga.
Sebaliknya, jabatan pejabat tidak membuatnya bebas dari pemeriksaan yang sah.

Prinsipnya adalah keadilan berlaku bagi semua.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
“Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan.”
(QS. An-Nahl: 90)

H. Kesimpulan Siyasah Islam

Dari seluruh uraian ini, kita dapat mengambil kesimpulan:

Islam mengakui kebutuhan negara terhadap sistem keamanan dan pengumpulan informasi. Islam melarang tajassus yang bertujuan membongkar rahasia dan aib manusia tanpa hak.

Pengumpulan informasi untuk menghadapi ancaman nyata dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan kewenangan, kebutuhan, dan batasan yang sah. Aparat keamanan tidak memiliki kekuasaan pribadi di luar amanah jabatan.

Jika terbukti ada penyadapan ilegal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, perbuatan itu dapat mengandung unsur tajassus, khianat amanah, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh pejabat tinggi, penyelesaiannya harus melalui pemeriksaan yang objektif, pembuktian, dan mekanisme hukum yang adil.

Dalam siyasah Islam, negara memang wajib memiliki kekuatan untuk menjaga keamanan. Namun, kekuatan itu bukan untuk membangun ketakutan di tengah rakyat, bukan untuk memburu rahasia demi kepentingan kelompok, dan bukan untuk menjadikan aparat sebagai penguasa di atas hukum.

Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu menyadap semua orang, melainkan negara yang mampu menjaga keamanan tanpa merampas kehormatan manusia, menegakkan hukum tanpa pandang jabatan, dan memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan tunduk kepada amanah serta hukum Allah SWT.  ***

Penulis: Kyai UES Al-Jadid Abu Najmi

* Khadim Majelis Hayatul Islam
Founder #YukSegeraHijrah

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.