Polsek Medang Kampai Tahan Tiga Orang Pekerja Kebun di Dumai, Keluarga Malah Pertanyakan Dasar Hukum

0 51

DERAKPOST.COM – Tiga pekerja kebun yang binisial EZ, GL, dan RP ditahan oleh Polsek Medang Kampai, Kota Dumai. Hal itupun memunculkan pertanyaan terkait dasar hukum, proporsionalitas penegakan hukum, dan serta perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Ketiganya itu dikabarkan ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 307 KUHP. Tetapi pihak keluarga mempertanya perbuatan konkret apa dilakukan, hingga ketiganya harus menjalani proses pidana di Polsek Medang Kampai

Berdasarkan informasi awal, EZ, GL, dan RP disebut merupakan pekerja kebun yang melintasi areal perkebunan. Jika aktivitas mereka sebatas melintas didalam konteks pekerjaan, penyidik itu perlu menjelaskan unsur pidana yang dianggap terpenuhi.

Pasalnya, Pasal 307 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kepemilikan atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk tanpa hak. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian terhadap alat yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun kepentingan pekerjaan yang sah.

Karena itu, sejumlah hal perlu dijelaskan: apakah ketiganya ditemukan membawa senjata, apakah benda tersebut merupakan alat kerja perkebunan, serta apakah penyidik telah mempertimbangkan pengecualian dalam Pasal 307 ayat (2)?

Keberadaan seseorang di areal perkebunan maupun aktivitas melintas tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Jika terdapat dugaan pelanggaran lain, seluruh unsur delik tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan apakah terdapat konflik penguasaan lahan, kepentingan pengelolaan perkebunan, atau perselisihan tertentu melatarbelakangi perkara. Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan hal yang perlu dijernihkan agar proses hukum tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan pihak tertentu.

Penanganan perkara ini patut menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semangat Polri Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, humanis, dan tidak diskriminatif.

Jangan sampai masyarakat kecil yang mencari nafkah justru merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketegasan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Atas perkara tersebut, Polsek Medang Kampai dan Polres Dumai sangat perlu memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi penangkapan, perbuatan yang dituduhkan pada masing-masing pekerja, dasar penerapan Pasal 307, barang bukti, serta alasan subjektif dan objektif penahanan.

Penyidik juga perlu menjelaskan apakah saksi dan bukti yang meringankan telah dipertimbangkan, termasuk keterangan mengenai hal status ketiganya sebagai pekerja kebun dan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.

Kalau tidak ada penyimpangan, aparat dapat menjawab seluruhan pertanyaan publik melalui fakta dan dokumen hukum. Sebaliknya, apabila tersebut ditemukan ketidaktepatan penerapan pasal atau pelanggaran prosedur, mekanisme pengawasan harus dijalankan.

EZ, GL, dan RP tetap memiliki hak atas praduga tidak bersalah, pendampingan hukum, serta kesempatan mengajukan bukti dan saksi meringankan Tegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi jangan sampai keadilan bagi masyarakat kecil dikorbankan. (Redaksi)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.