Pemotongan DBH Sawit oleh Pemerintah Pusat, Kata Ketua DPRD Riau Jadi Ancaman Pembangunan Daerah

DERAKPOST.COM – Saat ini ada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu memotong Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Hal itu, mendapat suatu tanggapan serius Ketua DPRD Riau Kaderismanto.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan keuangan daerah dan menghambat hal pembangunan, terutama infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu hendaknya jadi perhatian.

Kaderismanto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih bergantung transfer pemerintah pusat, termasuk DBH, dana pajak, dan bagi hasil lainnya. “jika alokasi DBH berkurang, akan terdampak kemampuan daerah,” ujar Politisi PDIP ini.

Misalnya, membiayai pembangunan akan terdampak. Karena daerah ini diisi rakyat Indonesia juga. Tentu itu harus diberikan perhatian khusus agar daerah membangun untuk masyarakat. Kebutuhan mendasar daerah sangat besar, terutama hal dalam pembangunan infrastruktur.

Ia menilai, kebijakan transfer ke daerah perlu mempertimbangkan perbedaan potensi sumber daya alam setiap wilayah. Menurutnya, daerah yang memiliki sumber daya alam, termasuk Riau sebagai penghasil sawit, tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

“Kita ingin seimbang. Ada daerah yang tidak punya sumber daya alam, ada yang punya. Namun, daerah yang memiliki sumber daya alam juga harus mendapat perhatian khusus,” jelasnya.

Kaderismanto berharap pemerintah pusat mengembalikan transfer DBH sawit sesuai perhitungan yang semestinya agar tidak membebani keuangan daerah penghasil sawit.

“Harapan kita, transfer pusat ke daerah dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai hitungan yang tidak mematikan daerah. Kami meminta perhatian pemerintah pusat karena daerah ini juga bagian dari Indonesia,” pungkasnya.  (Dairul)