Panglong Arang Mangrove di Meranti Ditutup, Kini Kehidupan Warga Pekerja Setempat kut Terhenti

DERAKPOST.COM – Bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Meranti, arang bukan sekadar bahan bakar. Namun residu hitam berisi karbon hasil pembakaran itu menjadi   penopang hidup dan urat nadi ekonominya yang mengalir pelan, tapi dengan pasti dari generasi ke generasi.

Dimana pesisir yang dipeluk hutan bakau, hubungan itu tumbuh tanpa banyak kata. Bakau menjadi energi, sekaligus sumber penghidupan. Kayu ditebang, dibelah, diangkut, lalu berubah menjadi arang yang menghidupi ribuan dapur. Sebuah siklus lama yang berjalan sunyi, stabil, dan nyaris tak tersentuh kebijakan besar.

Dikutip dari laman Sabangmeraukenews.
Kayu bakau itu tidak hanya dipakai untuk kebutuhan sendiri, namun menjadi komoditas. Diangkut dengan perahu kecil, dijual sebagai kayu teki ke Singapura dan Malaysia, atau disalurkan ke panglong untuk diolah menjadi arang. Dari sana, arang Meranti melanjutkan perjalanannya menyeberang ke negeri jiran, lalu berlayar lebih jauh ke Eropa, Jepang, hingga India. Produk sederhana dari hutan pesisir itu diam-diam menjadi bagian dari pasar global.

Namun di hulu, wajahnya tetap sama. Sampan kecil. Kampak di tangan. Tubuh-tubuh berpeluh yang menggantungkan hidup pada pasang surut air laut.

Di balik rantai panjang itu, ada ratusan panglong arang yang berdiri di Meranti. Sebagian besar memang berada di bawah kendali para “toke” berkedok koperasi, namun tak sedikit pula panglong kecil milik masyarakat. Dan di balik dapur arang itu, ada mata rantai yang paling sunyi: para penebang bakau.

Mereka bekerja dengan cara yang nyaris tak berubah sejak dulu. Bermodal sampan dan kapak, mereka masuk ke hutan, menebang 15 hingga 20 batang bakau per hari. Kayu-kayu itu ditimbang, dihargai sekitar Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram. Di ujung hari, mereka membawa pulang Rp150 ribu hingga Rp200 ribu—cukup untuk bertahan, tak pernah berpikir untuk mengubah nasib.

Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini satu-satunya keterampilan yang mereka miliki. Mereka tumbuh dalam dunia itu, hidup dari itu, dan tak pernah benar-benar diperkenalkan pada pilihan lain.

Maka ketika penertiban oleh pihak kepolisian terjadi tanpa alasan yang tak sepenuhnya bisa dibantah, yang pertama kali hilang bukan sekadar asap dari tungku arang. Yang hilang adalah denyut kehidupan itu sendiri.

Dua kelompok paling terdampak yakni penebang bakau dan pemilik panglong tradisional. Bagi mereka, penutupan itu terasa seperti memutus nadi yang selama ini menghidupi.

Di titik ini, ironi itu terasa begitu pahit. Mereka yang dituding merusak, justru memiliki naluri menjaga. Mereka tahu, jika bakau habis, maka hidup mereka pun ikut selesai. Namun tanpa pilihan lain, mereka tetap menebang—bukan karena tak peduli, tetapi karena tak ada jalan lain untuk bertahan.

Sementara itu, kebijakan yang datang untuk menyelamatkan, terasa hadir tanpa jembatan. Masalahnya sejak awal bukan sekadar soal benar atau salah. Ini soal cara.

Penertiban panglong arang mungkin benar secara konsep. Lingkungan memang harus diselamatkan. Mangrove adalah benteng alami yang tak tergantikan—penahan abrasi, penjaga garis pantai, rumah bagi kehidupan pesisir. Namun kebenaran yang tidak disertai jalan keluar, sering kali berubah menjadi ketidakadilan.

Apa yang terjadi di Kepulauan Meranti menunjukkan satu kelemahan klasik: keberanian untuk melarang, tanpa kesungguhan untuk mengalihkan.

Masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dari bakau, tiba-tiba diminta berhenti. Namun mereka tidak diberi waktu untuk bertransisi. Tidak diberi keterampilan baru. Tidak diberi kepastian pengganti.

Seolah-olah mereka diminta memilih antara menyelamatkan alam atau menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Dan itu adalah pilihan yang tidak manusiawi. Padahal, persoalan ini tak pernah sesederhana itu.

Ketika panglong arang ditutup, yang berhenti bukan hanya asap dari tungku pembakaran. Yang tersendat adalah roda kehidupan ribuan orang. Satu panglong berhenti, dampaknya merembet kepada penebang kayu kehilangan pembeli, pengangkut kehilangan muatan, pekerja dapur kehilangan upah, hingga keluarga kehilangan sumber makan.

Bagi banyak orang, ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Ini ancaman kelaparan yang nyata. Mereka tidak menolak aturan. Mereka tidak anti lingkungan. Mereka hanya tidak ingin ditinggalkan tanpa jalan.

Sebab mereka sadar, bakau yang terus ditebang telah meninggalkan luka. Abrasi menggerus daratan. Pantai semakin rapuh. Ekosistem perlahan rusak. Mereka tahu semua itu dengan cara mereka sendiri.

Namun di saat yang sama, mereka juga tahu satu hal yang lebih dekat perut anak-anak mereka harus tetap terisi. Di sinilah kebijakan diuji, bukan hanya pada niatnya, tetapi pada caranya.

Kita membutuhkan cara pandang yang lebih jujur dan lebih berani. Bahwa menyelamatkan mangrove adalah keharusan. Tetapi menyelamatkan manusia yang hidup darinya juga kewajiban. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Solusi tidak bisa berhenti pada penertiban. Ia harus bergerak ke arah transisi seperti memberi pelatihan keterampilan baru dan membuka akses ke sektor ekonomi lain.

Suara Sepi di Desa Sesap

Di sudut Desa Sesap, Kecamatan Tebingtinggi, suara-suara kecil yang selama ini nyaris tak terdengar mulai menggema. Bukan teriakan, bukan pula amarah yang meledak-ledak, melainkan keluh kesah yang lahir dari perut kosong dan masa depan yang tak lagi jelas arahnya.

Akiat, seorang warga Suku Akit yang sejak lama menggantungkan hidup sebagai pekerja panglong arang, menuturkan kisahnya dengan nada lirih. Baginya, penutupan panglong arang bukan sekadar penghentian aktivitas usaha, tetapi seperti memutus satu-satunya jalan hidup yang ia kenal selama ini.

“Kalau memang mau dihentikan, kami terima. Tapi carikan dulu solusi untuk kami. Kalau mau dialihkan jadi nelayan, sediakan alatnya seperti sampan, jaring. Jangan hanya ditutup, tanpa ada jalan keluar,” ujarnya.

“Kerjaan lain tak semua orang bisa. Kerja di kilang sagu, di kebun, itu tak semua diterima. Kami ini hanya tahu kerja ini,” katanya.

Penghasilan yang didapat pun jauh dari kata cukup. Dalam sehari, Akiat mengaku hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 kilogram kayu, dengan harga jual yang sangat rendah.

“Harga jualnya hanya 270 perak saja per kilogram dan dalam sehari hanya dapat Rp 70 ribu. Kalau dibilang cukup, ya tidak cukup. Tapi itulah yang kami punya,” ucapnya pelan.

Kini, sejak panglong ditutup dan garis polisi dipasang, kehidupan mereka berubah drastis. Tak ada lagi tempat menjual kayu, tak ada lagi penghasilan harian. Untuk bertahan hidup, Akiat terpaksa mencari alternatif lain yang jauh dari cukup.

“Kadang kami cari sibut, seharian dapat dua kilo, harganya Rp 50 ribu. Itu pun susah. Tak cukup untuk kebutuhan,” tuturnya.

Di rumah, kebutuhan terus berjalan. Anak-anak butuh makan, butuh susu, butuh biaya sekolah. Sementara bantuan pemerintah, menurutnya, tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang.

“Bantuan itu kan tak tiap hari. Bisa dua bulan, tiga bulan sekali. Kami butuh kerja, bukan sekadar bantuan. Dengan adanya penutupan ini pengangguran semakin bertambah di Kepulauan Meranti dan kemiskinan semakin meningkat,” tegasnya.

Ia pun menyinggung program bantuan seperti makanan bergizi gratis yang hanya menyasar anak sekolah. Sementara mereka yang di rumah tetap harus berjuang sendiri.

“Anak yang tak sekolah, kami yang di rumah, tak dapat apa-apa. Kalau begini terus, kami mau makan apa?” katanya.

Dalam kondisi serba sulit itu, Akiat mengaku masih berusaha bertahan di jalur yang benar. Namun ia tak menutup mata bahwa tekanan hidup bisa membawa siapa saja pada pilihan yang tak diinginkan.

“Ujung-ujungnya kami mati kelaparan, untung saja kami tidak mencuri karena kami masih menunggu kebijakannya pemerintah pusat dan pemerintah pusat. Kami hanya berharap jangan sampai ke sana,” ujarnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca.

Bagi Akiat, persoalan ini bukan semata soal larangan atau penegakan hukum. Ia memahami bahwa menjaga lingkungan itu penting. Ia pun tak menolak aturan. Namun yang ia harapkan adalah kehadiran negara yang utuh;bukan hanya melarang, tetapi juga memberi jalan keluar.

“Kalau memang dilarang, kami terima. Tapi sediakan kami pekerjaan. Itu saja. Jangan hanya melarang tanpa solusi,” katanya.

Kini, hari-hari di Desa Sesap berjalan dalam ketidakpastian. Tungku-tungku arang yang dulu menyala kini padam. Aktivitas yang dulu menjadi denyut ekonomi desa perlahan menghilang. Dan di balik sunyinya panglong arang, tersimpan kegelisahan panjang masyarakat kecil yang masih menunggu apakah akan ada jalan baru, atau mereka harus bertahan dalam gelap yang tak pasti.

Namun yang lebih sunyi, justru datang dari dalam rumah-rumah warga.

Dapur-dapur yang selama ini bergantung pada penghasilan harian dari panglong, kini juga terancam ikut kehilangan “asapnya”. Tak ada lagi nasi yang mengepul di pagi hari dengan rasa tenang. Tak ada lagi kepastian bahwa esok anak-anak akan tetap makan seperti biasa.

Bagi sebagian orang, penutupan panglong mungkin sekadar kebijakan. Tapi bagi mereka yang hidup dari sana, itu adalah garis batas antara bertahan dan terpuruk. Ketika sumber penghasilan berhenti, dapur pun ikut berhenti.

Dan di balik pintu-pintu rumah sederhana itu, kesedihan tidak lagi perlu diucapkan. Ia hadir dalam diam dan dalam piring yang kosong, dalam tungku yang dingin, dan dalam harapan yang perlahan memudar.

Di tengah sunyinya aktivitas panglong arang yang kini tinggal kenangan, satu per satu suara warga mulai muncul pelan, namun sarat beban. Mereka bukan menolak perubahan, bukan pula melawan aturan. Mereka hanya sedang berusaha bertahan, di tengah hidup yang kian sempit ruangnya.

Andi, warga Suku Akit lainnya, menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang merasakan dampak paling nyata dari penutupan itu. Baginya, hidup yang sebelumnya sudah sulit, kini terasa semakin berat, seolah tak lagi punya pijakan.

“Kami ini sebenarnya sudah susah. Tapi sejak panglong ditutup, kami jadi semakin susah,” ujarnya lirih.

Ia menatap jauh, seakan menghitung kebutuhan yang tak pernah berhenti datang. Harga beras yang terus naik, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan harian yang tak bisa ditunda—semuanya kini harus dihadapi tanpa kepastian penghasilan.

“Harga beras sudah berapa sekarang. Anak sekolah, belum lagi kebutuhan lain. Mau tak mau, kami tetap cari siput. Walaupun entah sampai kapan bisa bertahan seperti ini,” katanya.

Bagi Andi, mencari siput bukanlah pilihan yang layak, melainkan keterpaksaan. Hasilnya tak seberapa, tenaganya terkuras, dan harapannya pun tipis. Namun di situlah satu-satunya jalan yang tersisa, setidaknya untuk hari ini.

Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Namun bagi dirinya dan sebagian besar warga lain, pilihan pekerjaan memang sangat terbatas.

“Kami ini butuh pekerjaan. Tapi kami hanya punya kemampuan yang ada. Kami kerja pakai kapak saja. Kami ini tak sekolah,” ucapnya jujur.

Di balik pengakuan sederhana itu, tersimpan realitas yang dalam. Ada jurang yang tak terlihat antara mereka yang memiliki pendidikan dan pilihan hidup, dengan mereka yang hanya mengandalkan tenaga dan kebiasaan turun-temurun.

“Anak-anak kami sekolah. Kami tak sekolah. Kami kerja pakai tulang empat kerat untuk menghidupi keluarga. Tak seperti bapak-bapak yang sekolah tinggi,” tambahnya, tanpa nada iri, hanya sebuah kenyataan yang ia terima.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan pemerintah. Ia menghargai keputusan yang diambil, apalagi jika itu demi kepentingan yang lebih besar seperti menjaga lingkungan. Namun, ia berharap pemerintah juga melihat sisi lain yang tak kalah penting yakni nasib mereka yang kini kehilangan pegangan.

“Kami hargai keputusan pemerintah. Tapi pemerintah juga harus tahu, kami ini rakyat yang sudah tak punya usaha. Kami hanya bergantung dari kerja di tempat orang,” katanya.

Kini, hari-hari Andi dan warga lainnya berjalan dalam ketidakpastian. Mereka tetap bangun pagi, tetap mencari cara untuk bertahan, meski hasilnya tak pernah pasti. Di balik kesederhanaan hidup mereka, ada harapan yang terus disimpan bahwa suatu hari nanti, akan ada jalan keluar yang benar-benar membuka harapan, bukan sekadar menutup yang sudah ada.  (Dairul)