Laporan Pemalsuan Surat Mandek Dua Tahun di Polres Rohil, Christina Kembali  Mengadu ke Polda Riau

DERAKPOST.COM – Seorang bidan desa bernama Christina Simamora yang asal Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mendatangi Mapolda Riau untuk meminta kepastian hukum atas laporan dugaan pemalsuan surat dilaporkannya sejak November 2024.

Kedatangan wanita berusia 41 tahun ini, hari Sabtun(14/11/2026) siang itu, yakni didampingi dari kuasa hukumya dari Tim Advokasi Pembelaan Rakyat (Tapak) Riau. Mereka meminta Polda Riau memberikan perhatian serius dan segera menuntaskan laporan yang sebelumnya ditangani Polres Rohil

Diketahui, bidan desa ini menyebut, sudah hampir dua tahun berjalan, tetapi perkara tersebut disebut masih berada pada tahap penyelidikan. Christina mengaku kecewa lantaran berbagai upaya telah dilakukanya itu belum membuahkan kepastian hukum. Dia meklaim memenuhi seluruh petunjuk penyidik, mulai dari menyerahkan dokumen pendukung hingga hadirkan sekitaran tujuh orang saksi.

“Saya mencari keadilan di Polda Riau. Yang sebelumnya perkara saya atas pemalsuan surat. Itu saya melaporkan hal pemalsuan surat yakni tanggal 17 November 2024 di Polda Riau, lalu itu dilimpahkan ke Polres Rohil pada 13 Desember 2024. Namun itu hingga saat ini tidak ada kejelasan. Untuk kelengkapan berkas dan saksi sudah ada dihadirkan,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah saksi bahkan telah dua kali dimintai akan keterangan dengan substansi yang sama untuk menerangkan transaksi jual beli tanah itu, yang menjadi objek laporan. Namun, ketika ditanyakan perkembangan perkara, malah dia kembali mendapat jawaban bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Tak hanya itu, Christina juga mengadukan dugaan pelanggaran didalam penanganan perkara melalui Propam bahkan Pengawas Penyidikan (Wassidik) Polda Riau. Ungkap dia, pengaduan yang sebelumnya itu telah disampaikan melalui Mabes Polri akhirnya dilimpahkan ini ke Propam Polda Riau dan diteruskan kepada Wassidik.

Didalam prosesnya, sudah dilakukan gelar perkara yang melibatkan sejumlah penyidik dan pihak terkait. Christina juga mengakui mendapat informasi dari Kabag Wassidik mengenai ada dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan laporannya. “Ada ditemukan pelanggaran, Bu. Pelanggaran kode etik,” kata Christina yang menirukan pernyataan Kabag Wassidik kepadanya.

Meski demikian, dia juga mengaku belum mengetahui hal tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. Christina menyebut juga pernah dimintai keterangan anggota Paminal Polda Riau pada 21 Oktober 2026. Tetapi, hingga kini dia belum mendapatkan informasi mengenai hasil pemeriksaan itu.

Sehari setelahnya, tepatnya itu 22 Oktober 2026, Christina bersama Kabag Wassidik menghadap pejabat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Menurut Christina, yaitu dalam pertemuan tersebut perkara dilaporkannya mendapat perhatian dan dilakukan koordinasi dengan Polres Rohil.

Selain memperjuangkan laporan dugaan pemalsuan surat, Christina ini persoalkan perkara lain yang menjerat dirinya, yakni dugaan pencurian buah kelapa sawit. Dia mengaku malah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebut dia, kebun sawit dipersoalkan merupakan bagian dari harta bersama yang sedang menjadi objek gugatan perdata.

Christina mempertanyakan proses pidana yang berjalan ketika persoalan kepemilikan aset tersebut masih bergulir di pengadilan perdata. Dia juga mengaku ada mendapat pernyataan yang dinilainya sebagai bentuk intimidasi pada saat mengikuti pertemuan sebelum mediasi.

“Nanti kalau Ibu kalah di perdata, Ibu akan sama kami masuk sel,” ujar Christina menirukan pernyataan yang disebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Rohil kepadanya.

Christina mengaku pernyataan tersebut membuatnya mempertanya penanganan perkara yang sedang dihadapinya. Dia juga merasa mendapatkan tekanan agar tidak membahas persoalan aset dan asal-usul kepemilikan harta dalam hal mediasi yang direncanakan.

Menurut Christina, pertemuan itu dihadiri langsung Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Christoffel, KBO, dan Kanit. Namun seluruh tudingan intimidasi dan serta kriminalisasi tersebut merupa keterangan dari Christina itu, yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Sementara itu, kuasa hukum Christina dari Tapak Riau, Mirwansyah juga mengatakan pihaknya telah ada melakukan koordinasi intensif dengan Polda Riau sejak pihaknya menerima kuasa dari kliennya. Didalam hal
Ini, dia mengungkapkan laporan dugaanya pemalsuan surat tersebut kini telah ditarik dari Polres Rohil dan ditangani Subdit II Ditreskrimum Polda Riau.

“Jelas, semenjak Tapak Riau mendapatkan kuasa dari Bu Christina, kami berkoordinasi secara intensif dan pada perkara ini sudah diambil alih oleh Polda Riau. Hari ini sudah ditangani oleh Subdit II Krimum Polda Riau. Kemarin kita juga sudah koordinasi dengan Kabag Wassidik Polda Riau untuk dapatkan keterangan kelanjutan,” kata Mirwansyah.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu didalami penyidik, terutama itu berkaitan dengan dokumen kepemilikan dan serta transaksi jual beli tanah itu yang menjadi objek laporan. Mirwansyah juga menyorot perkara dugaan pencurian sawit menjerat kliennya. Dia mempertanyakan apa dasar penetapan tersangka terhadap Christina karena kebun yang dipersoalkan diklaim merupa bagian dari harta milik kliennya.

“Yang tiba-tiba klien kita ditangkap katanya melakukan pencurian. Ini kan hartanya dia sendiri, sawitnya sendiri,” tegasnya. Maka, dia menilai seluruh hal persoalan tersebut harus ditangani secara profesional dengan mengedepankan yakni prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pihaknya dalam hal inipun mendesak agar laporan dugaan pemalsuan surat segera digelar untuk bisa menentukan kelanjutan proses hukum. Dikarena kata Mirwansyah, ini kan overlapping. Sebelumnya ada lapor Polda, dilimpahkan ke Polres, ini balik lagi ke Polda. Maka diharapkan setelah ditarik oleh Polda, perkara ini bisa naik ketahapan penyidikan, karena masih lidik. Dari 2024, SP2HP-nya ini lidik terus sampai sekarang November 2026.

Mirwansyah juga berharap penyidik segera melakukan gelar perkara. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, dia meminta proses hukum tersebut dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. “Harapan kami ini segera digelarkan untuk naik ke penyidikan dan kalau sudah cukup bukti, maka segera tetapkan tersangka, lakukan upaya paksa agar ada keadilan bagi korban,” katanya. (Irsyad)