LAKR Minta Gubernur Copot Ida Yulita Susanti dari Jabatan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau

DERAKPOST.COM – Carut marut dalam hal pengelolaan BUMD di Riau, masih menjadi persoalan tak tertuntaskan. Hal ini, diduga salah urus dan bahkan penempatan tenaga yang tidak profesional dalam kedudukanya jajaran Sumber Daya Manusia (SDM), pada BUMD tersebut, sehingga telah merugikan keuangan daerah.

Salah satu BUMD dinilai demikian, adalah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Hal ini yang dipimpin Ida Yulita Susanti, yang saat sekarang menjabat Direktur, tapi juga diketahui menjabat sebagai Direktur di PT Peputra. Untuk itu, Ida Yulita Susanti perlu dievaluasi posisisnya, yang karena disaat ini merangkap jabatan tersebut.

Wakl Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Rolan Aritonang kepada wartawan mengatakan, rangkap jabatan Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti dapat menimbulkan konflik of interest karena menjabat sebagai direktur di BUMD dan di PT Peputra. Hal itu sangat merugikan negara. Maka ini diminta dievaluasi,” ujar Rolan Aritonang.

Mantan Anggota DPRD Riau ini menyebut, evaluasi jabatan Ida Yulita Susanti sangat perlu dilakukan. Agar kinerja PT SPR bisa berjalan optimal, dan memberi kontribusi kepada daerah berupa pendapatan. Maka, sebut dia, hendaknya Pemprov Riau yang pemegang saham melakukan pergantian pada Ida Yulita Susanti tersebut.

LAKR kata Roland, meminta Gubernur Riau SF Hariyanto dengan segera mencopot Ida Yulita Susanti dari jabatan Direktur PT SPR di BUMD tersebut, serta mengganti dengan tenaga profesional. Terlebih lagi, diketahui bahwa Ida Yulita Susanti, sebagai Direktur pada PT Peputra yang merupakan miliknya dari Maria seorang pengusaha.

Roland juga mengatakan, dengan hal tidak menempatkan tenaga profesional sebagai Direktur di PT SPR, yang ironisnya sebagai Direktur di PT Peputra. Katanya, agar pada kinerja BUMD membaik, serta memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan PAD maka perlu penataan dan juga penempatan tenaga profesional dalam manajemen dan pengelolaannya.

“Rangkap jabatan Direktur PT SPR oleh Ida Yulita Susanti ini bisa menimbulkan konflik of interest, yang karena menjabat sebagai direktur di BUMD dan di PT Peputra,” sebut dia. Dikatakan dia, sejak awal penunjukkan Ida Yulita Susanti sebagai Direktur PT SPR, telah ada menimbulkan polemik dan tanda tanya bagi publik.

Sebab sambung dia, PT SPR adalah BUMD mempunyai aset serta potensi besar, tetapi justru itu dipimpin orang berlatar belakang politisi. Seyogyanya, PT SPR dipimpin oleh tenaga profesional yang paham dan bahkan mengerti cara kembangkannya perusahaan. Sebab, jikalau dipimpin orang dengan latar belakang politis maka terkesan asal-asalan dalam pengelolaan.

“Jikalau Dirut dan manajemen BUMD tidak dipimpin tenaga profesional yang mumpuni tersebut. Maka kinerja BUMD ini tidak akan pernah membaik. Endingnya, bahwa BUMD tersebut tetap saja merugi dan meandalkan subsisidi dari APBD ini untuk keberlanjutan usahanya. Terlebih lagi di BUMD PT SPR itu direktur rangkap jabatan. Inikan, tentu bisa berdampak fatal,” ujar Roland.

Sejauh ini, terang Roland, kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD Riau belum tampak sama sekali. Malahan, ada juga BUMD yang rekeningnya diblokir karena terjerat hutang sampai ratusan miliar. Parahnya lagi, sebut Rolan, hampir pada semua BUMD yang ada di Riau itu dalam kondisi merugi dan hanya menetek kepada APBD untuk menjalankan operasinya.

Sementara itu, terkait hal disampaikan oleh LAKR ini dikonfirmasikan kepada Ida Yulita Susanti melalui nomor kontak selulernya itu pada 0821-7002-XXXX. Dengan dikirimkan pesan singkat pertanyaan pada pukul 12.48 WIB, tidak memberikan jawaban. Begitu hal dihubungi langsung pada telepon tersebut, hanya tertulis memanggil. (Dairul)