Kejar Wajib Pajak Menunggak di Riau, Tarmizi: DPRD Minta Bapenda Berinovasi dan Cara Lembut
DERAKPOST.COM – Sejumlah langkah pemerintah untuk mengejar wajib pajak yang menunggak mulai terlihat di Provinsi Riau, mulai dari mendatangi wajib pajak di pusat perbelanjaan hingga menunggu di SPBU.
Penunggak pajak ini diberikan peringatan oleh petugas dari petugas Samsat dan Bapenda di Pekanbaru dan Kampar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak kendaraan yang menjadi sektor penopang APBD Riau.
Pemerintah provinsi Riau sendiri sudah menetapkan akan menggelar program penghapusan denda pajak bertepatan pada peringatan HUT Provinsi Riau, selama bulan Agustus.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi menyatakan dukungan terhadap langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dengan mengejar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Menurut Ahmad Tarmidzi, upaya tersebut perlu dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Ia mengatakan, pengawasan terhadap wajib pajak memang perlu diperketat. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Bapenda, juga harus terus dilakukan agar target pendapatan daerah dapat tercapai.
“Lebih ketat dan diberlakukan evaluasi, saya setuju. Karena untuk peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah, kita perlu mengevaluasi cara kerja serta meningkatkan kinerja OPD, terutama OPD yang menangani pendapatan daerah,” ujar Ahmad Tarmidzi Rabu (22/7/2026).
Politisi PKS tersebut juga menilai petugas Bapenda perlu lebih aktif turun ke lapangan, termasuk melakukan pengawasan terhadap objek-objek wajib pajak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh langkah yang dilakukan harus mengikuti prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Menurutnya, penindakan maupun pengawasan tidak boleh dilakukan di luar aturan.
“Yang penting sesuai dengan cara kerja mereka. Kalau langsung turun seperti apa teknisnya saya tidak tahu, tetapi yang jelas kinerjanya memang harus lebih keras lagi,” ujarnya.
Ahmad Tarmidzi menilai kondisi keuangan daerah saat ini menuntut seluruh OPD bekerja lebih maksimal untuk menggali potensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan.
“Bagaimanapun kondisi seperti ini mengharuskan semuanya meningkatkan kinerja. Mau tidak mau, seluruh pihak harus bekerja lebih keras agar pendapatan daerah meningkat,”ujarnya. (Dairul)