Ini Gaji dan Fasilitas Anggota DPRD Kepri, Diketahui Habiskan Setahun Rp30 Miliar Setahun dari APBD
DERAKPOST.COM – Diketahui di Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024, ada mengungkap besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dikutip dari Batamnews. Dari data yang tercatat, pemerintah mengalokasikan dana hampir Rp30 miliar lebih dalam setahun untuk gaji dan tunjangan 45 anggota DPRD Kepri.
Berdasarkan perhitungan, setiap anggota DPRD Kepri menerima Rp55.076.267,73 per bulan hanya dari gaji pokok dan tunjangan umum. Angka ini belum termasuk pendapatan tambahan seperti tunjangan komunikasi, jabatan, pimpinan, dan fasilitas lainnya.
Selain gaji dan tunjangan dasar, berikut beberapa pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk anggota DPRD Kepri dalam setahun:
* Uang representasi: Rp1,4 miliar
* Tunjangan beras: Rp183 juta lebih
* Uang paket data: Rp122 juta lebih
* Tunjangan jabatan: Rp2 miliar lebih
* Tunjangan khusus alat kelengkapan DPRD: Rp98 juta lebih
* Tunjangan komunikasi intensif: Rp8,1 miliar
* Tunjangan reses: Rp2 miliar lebih
* Tunjangan kesejahteraan: Rp8,3 miliar
* Tunjangan perumahan: Rp8,2 miliar
* Tunjangan transportasi: Rp6,6 miliar
* Uang jasa pengabdian: Rp512 juta lebih
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan dana untuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian:
* Iuran BPJS Kesehatan: Rp95 juta lebih
* Jaminan kecelakaan kerja: Rp5 juta lebih
* Jaminan kematian: Rp17 juta lebih
Besaran anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian menilai kompensasi yang diterima terlalu tinggi dibandingkan dengan tanggung jawab dan kinerja yang dihasilkan.
Sementara itu, pihak legislatif mungkin akan memberikan penjelasan terkait dasar perhitungan dan legalitas pengeluaran tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kepri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini. Namun, data ini menjadi sorotan di tengah isu transparansi penggunaan anggaran negara dan tuntutan efisiensi belanja publik. Â (Dairul)