Dugaan Korupsi Dana Revitalisasi TK Puspita Marga Puspita, Kerugian Negara Capai Ratusan Juta Rupiah
DERAKPOST.COM – TIM investigasi dari peneliti independen tengah mendalami dugaan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah dalam program revitalisasi gedung TK Puspita yang terletak di Desa Marga Puspita.
Program yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki fasilitas ruang kelas dan area bermain anak yang rusak ini justru diduga menjadi ladang pemotongan anggaran oleh sejumlah oknum.
Berdasarkan hasil investigasi awal dan laporan dari masyarakat, terdapat beberapa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku
Oknum pengelola bersama oknum eksternal diduga bekerja sama merekayasa dokumen belanja material bangunan dan kuitansi pembayaran jasa tukang.
Biaya yang dilaporkan ke dinas terkait jauh lebih besar daripada pengeluaran riil di lapangan.
Pengurangan Volume dan Kualitas Material (Downgrade): Mutu semen, besi penyangga, serta atap yang dibeli tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) awal.
Penggunaan material berkualitas rendah ini menyebabkan struktur bangunan baru TK Puspita tidak akan bertahan lama , dan akan rusak sebelum resmi digunakan.
Diduga oknum dinas setempat disinyalir memanfaatkan kedudukannya dengan menawarkan jasa kemudahan verifikasi administrasi dan pengisian aplikasi belanja pemerintah.
Sebagai imbalannya, mereka meminta fee atau potongan langsung sebesar sekian persen dari total pagu anggaran bantuan yang diterima pihak sekolah.
Pengadaan fasilitas penunjang luar ruang dan dalam ruang sengaja diarahkan kepada vendor tertentu yang terafiliasi dengan oknum perangkat desa, dengan harga yang telah digelembungkan (markup) di atas harga pasar.
Kepala dinas pendidikan setempat menegaskan bahwa sistem pelaporan dana revitalisasi seharusnya dilakukan ketat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pihaknya sangat menyayangkan jika ada oknum yang tergiur melakukan pemotongan anggaran yang mengorbankan keamanan siswa.
Saat ini, tim peneliti independen akan meyerahkan kasus ini ke Unit III bagian penanganan kasus tindak pidana korupsi dan inspektorat kabupaten Musirawas, dan sejumlah dokumen SPJ telah di kumpulkan untuk dijadikan sampel material bangunan guna menghitung total pasti kerugian negara. (TIM)