DERAKPOST.COM – Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.
Outlook Ketenagakerjaan 2026, disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan, dengan hal memproyeksikan jutaan peluang kerja baru dari hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Di saat yang sama, bahwa kajian memetakan sejumlah tantangan pasar kerja, mulai dari tingginya pekerja informal, kesenjanganya kompetensi, hingga kebutuhanya adaptasi terhadap transformasi digital.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga ada kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.
Dikutip dari laman AntaraNews.Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia yang berada pada momentum penting mentransformasi pasar kerja ini menuju struktur lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberi gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan itu perlu ditempuh memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ungkap Anwar melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang. Selain hilirisasi, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru. Outlook Ketenagaker jaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar.
Di sisi lain, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Kajian tersebut mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.
Transformasi digital juga telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Meski demikian, perkembangan ini menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.
Tantangan lain yang menjadi perhatian adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional. Untuk hal menjawab berbagai tantangan sekaligus manfaatkan peluang yang ada, Kemnaker ini terus mendorong penguatan pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.
Upaya dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan yang berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu dengan kebutuhan daripada industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatanya relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan,” ujar Anwar. (Dairul)