DERAKPOST.COM – Anggota dari keluarga Widjaja mundur dari jabatanya pada posisi strategis dalam perusahaan juga terafiliasi dengan Sinar Mas. Mundur ini dalam kurun waktu sekitar lima bulan terakhir.
Sehingga bukanya hanya sekadar peristiwa pergantian pengurus biasa. Hal mundurnya itu sejumlah anggota keluarga Widjaja dari posisi strategis tersebut, terpantau media, diketika sejumlah entitas didalam jaringan bisnis yang sama tengah menjadi sorotan persoalan lingkungan dan perkara hukum.
Dikutip dari laman Aktual. Berikut datanya empat posisi strategis ditinggalkan. Yakni Muktar Widjaja sudah mundur dari jabatan pada Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) tertanggal 17 Juni 2026. Pada tanggal yang sama, Michael Jackson Purwanto Widjaja juga turut meninggalkan jabatan Wakil Presiden Direktur BSDE.
Kemudian, Franky Oesman Widjaja mundur dari jabatan Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) pada 10 September 2026. Pada 17 November 2026, Franky kembali melepas jabatan Presiden Komisaris PT SMART. Hal itu kemudian diisi David Fernando Audy.
Secara administratif, pergantian pengurus merupa bagian dari mekanisme korporasi. Tetapi, ketika sejumlah nama dari keluarga pengendali perusahaan itu meninggalkan kursi strategis yang dalam rentang waktu berdekatan, tentu publik mempertanyakan lebih jauh. Apakah ini murni penyegaranya organisasi, strategi tata kelola, atau halnya respons terhadap meningkatnya tekanan terhadap jaringan bisnis Sinar Mas?
Pertanyaan itu semakin relevan karena rangkaian pengunduran diri tersebut berlangsung bersamaan dengan munculnya sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Mundur dari jabatan bukan berarti persoalan selesai
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti kemungkinan bahwa mundurnya sejumlah figur penting itu berkaitan dengan upaya menyelamatkan diri dari tekanan persoalan yang sedang berkembang.
Faisal bahkan menggunakan istilah “menyelamatkan diri” dari kejaran. Pernyataan tersebut merupakan penilaian atau dugaan yang perlu diuji, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan motif pengunduran diri para petinggi perusahaan.
Namun, pernyataan itu memperlihatkan satu persoalan mendasar: ketika tekanan terhadap perusahaan meningkat, apakah perubahan susunan pengurus benar-benar diikuti pembenahan tanggung jawab, atau hanya memindahkan figur dari satu kursi ke kursi lainnya?
Dalam tata kelola perusahaan yang sehat, pergantian komisaris maupun direksi tidak boleh berhenti pada perubahan nama di dokumen resmi. Perusahaan tetap harus memastikan bahwa persoalan yang terjadi selama masa kepengurusan sebelumnya ditelusuri, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, tanggung jawab korporasi tidak otomatis berakhir ketika seorang pejabat mengundurkan diri. Pergantian jabatan juga tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk menjawab pertanyaan mengenai aktivitas usaha, pengawasan operasional, serta dampak kegiatan bisnisnya.
Sorotan kebakaran hutan menembus batas negara
Salah satu tekanan yang patut diperhatikan datang dari Singapura. Pada Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) Singapura menyampaikan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan Indonesia terkait penyelidikan mengenai kabut asap lintas batas.
Dua entitas APP dan Golden Agri International, anak usaha Golden Agri-Resources (GAR), disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis Sinar Mas.
NEA meminta informasi mengenai hubungan perusahaan, wilayah konsesi, langkah pencegahan kebakaran, penanganan titik api, serta pelaksanaan penelusuran fakta secara independen.
Langkah tersebut penting karena persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar urusan administratif perusahaan. Dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah Indonesia, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, dan menimbulkan persoalan diplomatik.
Meski demikian, pemberitahuan NEA tidak dapat disamakan dengan putusan yang menyatakan perusahaan bersalah. Permintaan keterangan dan penyelidikan merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi. Justru karena itu, perusahaan yang disebut harus memberikan penjelasan terbuka dan berbasis data.
Jika perusahaan merasa telah menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran, langkah paling tepat adalah menunjukkan bukti pengawasan konsesi, sistem deteksi dini, penanganan titik api, dan hasil pemeriksaan independen. Bukan sekadar berlindung di balik pernyataan normatif bahwa seluruh kegiatan telah sesuai aturan.
Laporan Walhi memperbesar tuntutan transparansi
Tekanan lain muncul di Kalimantan Tengah. Pada November 2026, Walhi Kalteng melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi kepada Polda Kalteng terkait indikasi kebakaran di wilayah konsesi.
Dua perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Sinar Mas adalah PT Tapian Nadenggan melalui GAR dan PT Baratama Putra Perkasa yang dikaitkan dengan APP.
Laporan tersebut tentu harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang objektif. Tidak tepat menyimpulkan perusahaan bersalah hanya berdasarkan laporan organisasi masyarakat sipil. Namun, laporan itu juga tidak boleh diabaikan begitu saja.
Aparat penegak hukum harus menguji lokasi titik api, status penguasaan lahan, aktivitas perusahaan, sistem pengawasan, serta kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum.
Di sinilah ukuran keseriusan penegakan hukum diuji. Apakah penyelidikan akan berjalan sampai tuntas, termasuk jika menyentuh perusahaan besar yang memiliki jaringan usaha luas? Ataukah prosesnya hanya ramai ketika mendapat perhatian publik, kemudian meredup tanpa kejelasan?
Persoalan karhutla tidak boleh diperlakukan sebagai isu musiman. Setiap kebakaran di wilayah konsesi harus ditelusuri secara serius karena menyangkut kerugian ekologis dan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.
Nama PT SMART muncul dalam persidangan kasus dana sawit
Sorotan terhadap jaringan bisnis Sinar Mas juga muncul dalam persidangan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah. Dalam persidangan, bahwasa PT SMART disebut membayar Rp3 miliar kepada DR Law Firm, kantor hukum milik Don Ritto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.
Legal Manager PT SMART, Eky Pratama, memberikan kesaksian pada 9 November 2026. Ia menerangkan adanya kontrak bantuan hukum senilai Rp1 miliar untuk pendampingan pada tahap penyelidikan dan Rp2 miliar untuk tahap penyidikan, terkait perkara dana sawit BPDPKS.
Keterangan persidangan juga mengungkap bentuk pendampingan hukum, antara lain simulasi pertanyaan, dukungan emosional, serta saran agar jawaban diberikan secara singkat. PT Sinarmas Asset Management turut disebut pada rangkaian persidangan. Alex Setyawan WK dan Eky Pratama juga dipanggil sebagai saksi.
Fakta bahwa nama perusahaan disebut dalam persidangan tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan tindak pidana. Pembayaran jasa hukum juga tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum.
Namun, nilai transaksi dan konteks perkara tersebut menuntut transparansi yang memadai. Publik berhak mengetahui dasar kontrak, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta apakah seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan dan kepatutan korporasi.
Dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik, keterbukaan bukan sekadar pilihan komunikasi perusahaan. Itu merupakan bagian penting dari akuntabilitas.
Masalah sesungguhnya: siapa yang bertanggung jawab?
Jika seluruh rangkaian ini dibaca secara terpisah, masing-masing memang memiliki konteks berbeda. Pengunduran diri pengurus merupakan keputusan korporasi. Pemberitahuan NEA adalah bagian dari proses pencarian fakta. Laporan Walhi merupakan pengaduan yang harus diuji aparat. Sementara penyebutan PT SMART dalam persidangan belum berarti adanya putusan bersalah terhadap perusahaan.
Namun, jika dilihat secara bersamaan, rangkaian peristiwa tersebut membentuk satu pertanyaan besar mengenai tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab korporasi dalam jaringan bisnis Sinar Mas.
Empat posisi strategis yang ditinggalkan keluarga Widjaja tidak boleh menjadi alasan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang diperiksa. Publik tidak cukup hanya diberi informasi siapa yang mundur dan siapa yang menggantikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah perusahaan bersedia membuka persoalan yang menyangkut operasional, lingkungan, dan hubungan hukumnya secara transparan.
Di sinilah peran komisaris dan direksi menjadi krusial. Komisaris tidak boleh sekadar menjadi nama dalam struktur perusahaan. Fungsi pengawasan harus benar-benar dijalankan. Direksi juga harus memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi mematuhi hukum dan memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.
Pergantian pengurus tanpa evaluasi menyeluruh berisiko menjadikan perubahan organisasi hanya sebagai kosmetik. Nama boleh berganti, tetapi persoalan lama tetap tertinggal.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti di pintu perusahaan besar
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan seluruh laporan dan dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, tanpa tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.
Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, perusahaan juga berhak mendapatkan kepastian hukum.
Penegakan hukum yang adil bukan berarti membiarkan perusahaan besar terbebas dari pemeriksaan. Justru perusahaan dengan penguasaan lahan luas, jaringan usaha besar, dan pengaruh ekonomi yang signifikan harus tunduk pada standar transparansi serta pengawasan yang sama.
Pernyataan Mohammad Faisal mengenai kemungkinan adanya upaya menyelamatkan diri perlu ditempatkan sebagai peringatan, bukan kesimpulan. Namun, peringatan itu patut dijawab dengan keterbukaan, bukan sekadar pergantian pejabat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang keluarga Widjaja yang meninggalkan sejumlah kursi strategis. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah tanggung jawab perusahaan ikut ditinggalkan bersama jabatan, atau tetap ditegakkan sampai seluruh persoalan peroleh kejelasan. (Dairul)