Abdullah: Pansus Penanaman Modal Dorong Hilirisasi SDA Riau, Jangan Lagi Ekspor Bahan Mentah

DERAKPOST.COM – Kekayaan sumber daya alam (SDA) Provinsi Riau melimpah dinilai belum begitu beri manfaat ekonomi secara maksimal bagi masyarakat. Yakni, selama puluhan tahun menjadi daerah penghasil minyak bumi, kelapa sawit hingga kelapa, Riau belum optimal kembangkan industri pengolahan komoditas unggulan tersebut.

Hal demikian disampaikan Ketua Pansus Ranperda Penanaman Modal dan Investasi Abdullah kepada wartawan. Kondisi ini katanya, menjadi salah satu perhatian Pansus Rancangan Ranperda Penanaman Modal dan Investasi DPRD Riau.

Adullah mengatakan, mendorong agar regulasi tersebut mengatur penguatan industri hilirisasi. Dengan demikian, hasil kekayaan alam Riau tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah di daerah sendiri.

“Semua sumber kekayaan alam yang ada di Riau harus diolah di Riau sehingga memiliki nilai tambah. Jangan sampai bahan bakunya kita ekspor ke luar, kemudian kembali lagi dalam bentuk produk jadi,” kata Abdullah, Senin (9/11/2026), kepada wartawan.

Politisi PKS itu mencontohkan komoditas kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan.

Menurutnya, pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tidak boleh hanya berhenti pada produksi minyak goreng. Masih banyak produk turunan lain yang bisa dikembangkan, seperti sabun, kosmetik hingga kebutuhan industri.

Bahkan, terdapat sekitar 131 jenis produk turunan CPO yang berpotensi dikembangkan menjadi industri bernilai ekonomi tinggi. Potensi serupa juga dimiliki komoditas kelapa. Hampir seluruh bagian kelapa, mulai dari sabut, tempurung, daging hingga airnya, bisa diolah menjadi produk bernilai jual.

“Air kelapa saja bisa menjadi produk tersendiri. Begitu juga bagian lainnya. Seharusnya tidak ada yang terbuang karena semuanya memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.

Riau Punya SDA dan Lokasi Strategis

Abdullah menilai Riau memiliki keunggulan yang tidak kalah dibandingkan daerah lain, termasuk Batam. Jika Batam berkembang karena posisi geografisnya yang strategis dan berdekatan dengan Singapura serta Malaysia, Riau memiliki dua modal sekaligus, yakni kekayaan sumber daya alam dan lokasi strategis di kawasan Selat Malaka.

Menurutnya, Batam mampu membangun industri dengan mendatangkan bahan baku dari berbagai daerah. Sementara Riau memiliki bahan baku sendiri yang seharusnya bisa menjadi fondasi pengembangan industri pengolahan.

“Batam hanya memiliki keunggulan lokasi. Riau punya dua-duanya. Bahan bakunya ada, lokasinya juga strategis karena berada di Selat Malaka,” jelasnya. Ia juga menyinggung potensi sektor minyak bumi Riau yang masih menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Produksinya diperkirakan mencapai 165 ribu barel per hari, sementara produksi ExxonMobil di Jawa berada di kisaran 135 ribu barel per hari. Potensi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi modal untuk membangun industri pengolahan, membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

BUMD Jangan Hanya Jadi Penonton

Abdullah dalam kesempatan itu turut pula menyoroti peluang ekonomi dari aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan di kawasan Selat Malaka, hal kepelabuhan itu merupa salah satu yang bisa juga dihasilkan selain hilirisasi.

Ia menyebut, bahwa sekitar 71 ribu kapal diperkirakan melintasi jalur perdagangan internasional tersebut setiap bulan. Tetapi besarnya aktivitas pelayaran dinilai belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah, khususnya di daerah kawasan Dumai dan Pulau Rupat.

Abdullah mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah mengambil peran dalam pengelolaan potensi pelabuhan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Puluhan ribu kapal melintas. Tetapi pelabuhan dikelola siapa? Ada perusahaan swasta dan BUMN. Lalu di mana bagian daerah? Di mana peran BUMD?” katanya.

Menurutnya, BUMD harus berani mengambil peluang melalui kerja sama dengan investor swasta. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas ekonomi berskala besar berlangsung di wilayah Riau.

Investasi Harus Buka Lapangan Kerja dan Tingkatkan PAD

Abdullah menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk ke Riau. Investasi harus memberikan dampak nyata, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai pembangunan industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran yang disebut berada di kisaran 4,9 persen. Ketika industri yang berkembang, masyarakat memperoleh pekerjaan, aktivitas ekonomi meningkat dan penerimaan pajak daerah berpotensi bertambah.

Peningkatan PAD tersebut nantinya dapat memperluas kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, memperbaiki jalan dan bahkan jembatan, meningkatkan kualitas pendidikan hingga membantu masyarakat kurang mampu.

Bahkan, Abdullah berpandangan kekayaan alam Riau seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan generasi muda.

“Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Riau, seharusnya mahasiswa yang ada di Riau bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Ini tentang bagaimana kekayaan alam yang kita miliki benar-benar dimaksimalkan untuk masyarakat Riau,” tegasnya.

Riau Jangan Hanya Bergantung pada DBH

Abdullah juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber utama penguatan keuangan daerah.
Menurutnya, perjuangan mendapatkan porsi DBH yang lebih besar tetap penting.

Namun, Riau harus mampu membangun sumber pendapatan sendiri yaitu melalui akan hal investasi, hilirisasi industri dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah.

“DBH bukan satu-satunya persoalan. Kita akui DBH itu kecil. Karena itu, bagaimana potensi yang kita miliki bisa dikelola dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ungkapnya.

Ia berharap Ranperda Penanaman Modal dan Investasi yang tengah dibahas DPRD Riau mampu menjadi landasan untuk mengubah arah pembangunan ekonomi daerah.

Riau tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri di daerah lain. Kekayaan alam yang dimiliki harus mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan, membuka lapangan kerja dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu, nilai tambah dari kekayaan bumi Lancang Kuning benar-benar dapat dinikmati masyarakat Riau, bukan justru lebih banyak mengalir ke daerah lain. (Dairul)