Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Desil 4 ke Bawah, Menko Airlangga: Bukan BLT Tuna
DERAKPOST.COM – Pemerintah disaat ini, menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk halnya masyarakat berpendapatan menengah bawah. Stimulus itu disiapkan menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan akan difokuskan ke kelompok masyarakat desil 4 ke bawah. “Stimulus ini kita siapkan untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Ini yang sedang dipersiapkan,” kata Airlangga di Wisma Danantara, dikutip dari laman Kompas.
Meski menyasar kelompok berpendapatan rendah, Airlangga ini memastikan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai seperti hal Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak berbentuk cash,” ujarnya dikutip dari laman Kompas.
Selain menyiapkan stimulus untuk kelompok menengah bawah, pemerintah juga merancang program bagi masyarakat kelas menengah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan program magang yang mulai kembali digencarkan pada Juni 2026.
Airlangga mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Salah satu faktor yang menjadi perhatian dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga energi dunia. Menurut Airlangga, harga minyak dunia berpotensi turun ke kisaran 83 dollar AS per barel.
Namun, pemerintah tetap mengambil pendekatan konservatif sampai ada kepastian terkait perkembangan situasi global. “Semua ini baru selesai setelah ditandatangani, sebelum ditandatangani kita tetap konservatif,” katanya.
Airlangga memastikan subsidi energi tetap dipertahankan di tengah ketidakpastian tersebut. Subsidi itu mencakup bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan program biodiesel B50. Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Selain stimulus ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Indonesia Financial Center di Bali. Regulasi terkait pusat keuangan tersebut sedang disusun. Nantinya, aturan itu akan dituangkan dalam bentuk undang-undang.
Menurut Airlangga, pengembangan pusat keuangan internasional tersebut mengacu pada beberapa negara yang lebih dulu menerapkannya, seperti Dubai dan Singapura. (Dairul)