Kasus SPPD Fiktif Disorot, Sekwan Riau Renaldi Sebut Tuntaskan Walaupun ASN Itu Dipindahtugaskan
DERAKPOST.COM – Diketahui sekarang ini Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau ini Renaldi dilantik. Namun, hal yang dipertanyakan kasus SPPD fiktif. Ini, menjadi sorotan, sebab jumlahnya ratusan miliar, serta uang kas dicuri adalah sekuar Rp3 miliar lebih belum selesai.
Harapan dituntaskan itu sebagaimana hal disampaikan Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. Dikonfirmasi kepada Sekwan Riau Renaldi, ia menyatakan kesiapannya menjalankan arahan Plt Gubri. Akan fokus dalam komitmen pembenahanya seluruh pegawai dan adanya kasus dugaan SPPD fiktif di DPRD Riau.
“Kami akan menindaklanjuti arahan dari Plt Gubri. Sebelumnya saya bertugas di Inspektorat Kota Dumai, terkait dengan penanganan ASN dugaan terlibat SPPG fiktif. Nanti saya akan koordinasi dengan pihaknya inspektorat provinsi, tanggung jawab di Sekretariat DPRD yang dipimpin OPD terkait,” ujarnya.
Dia menjelaskan, walaupun adanya ASN itu yang akan dipindahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyelesaianya temuan tersebut akan tetap berada pada Sekretariat DPRD Riau hingga selesai. Ia juga mengatakan, memastikan kejelasan data, khususnya terkait kemana pegawai terlibat dipindahkan.
Hal ini katanya, dinilai penting agar proses pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut proses testebut tidak terputus yang hanya karena adanya pemindahan. “Walau sudah dipindahkan ASN ketempat lain, tapi akan tetap memonitor perkembangan dan juga penyelesaianya temuan tersebut, sampai selesai,” terangnya.
Renaldi mengatakan, tentunya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ikut berperan dalam hal menyediakan data resmi terkait perpindahan pegawai, sementara pihaknya Inspektorat dilibatkan itu menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang sedang terjadi proses hukum tersebut. Maka dari hal itu, akan ditindaklanjuti.
“Tentunya kita pastikan dulu data dan hasil pemeriksaan dari pihak inspektorat, karna tahapannya jelas. Kemudian itu, kita akan koordinasikan dengan pihak BKD tersebut terkait proses pemindahannya,” sebutnya.
Dengan penguatan koordinasi antara BKD dan Inspektorat, proses penataan pegawai berjalan lebih tertib. (Dairul)