Minta Warga Pindah dari Plumpang, Mulyanto Ingatkan Luhut Jangan Asal Bunyi
DERAKPOST.COM – Beredar statmennya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan itu, yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu dikritik Angggota DPR RI Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, inj menilai koordinasi pemerintah terkait dalam hal penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, di Jakarta Utara itu acak-acakan. Apalagi ada statmen dari Menko Marves yang rencana akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.
Sementara beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.
“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang,” ujar Mulyanto, Rabu (8/3/2023).
Dikutip dari cnnindonesia.com. Politisi PAN ini mendesak Menko Marves untuk stop bicara masalah bukannya menjadi ranah kewenangan di kementeriannya. Apalagi statemen menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin.
Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk “kurang ajar”. Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Arogansinya sudah kelewatan.
Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yg relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.
Diketahui beberapa hari lalu, Menko Marves Luhut Binsat Panjaitan dalam statemennya kepada media malah menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab. **Rul