TPP PPPK Riau Hanya Rp500 Ribu, Komisi Komisi III DPRD Menaja RDP dengan OPD Terkai
DERAKPOST.COM – Komisi III DPRD Riau menaja hal Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu bersama sejumlah instansi di lingkung Pemerintah Provinsi (Pemprov). Di antara lain itu dengan BPKAD, BKD dan Bappeda tentang tunjangan pegawai PPPK.
RDP ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, didampingi sejumlah anggota. Yang antara lain ada Eva Yuliana, Abdullah, Disky, dan Efrinaldi. Hal tersebut, betkaitanya membahas besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), yakni saat ini hanya Rp500 ribuan per bulan.
Dalam agenda RDP itu terungkap bahwasa rendahnya TPP bukan semata-mata karena ketentuan pemerintah pusat, namun hal itu melainkan disesuaikan dalam kemampuan keuangan daerah. Pernyataan demikian itu, terungkap saat seorang anggota Komisi III, Efrinaldi dari Fraksi NasDem, pertanyakan dasar penetapan TPP PPPK tersebut.
Seperti hal jawaban disampaikan pihaknya perwakilan dari BPKAD Riau. Dia terangkan bahwa, besaran TPP PPPK dihitung melalui sejumlah variabel yang dengan disusun itu menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Simona). Hal itu sambungnya, sebelum ada kewajibanya pengangkatan tenaga honorer itu menjadi PPPK di lingkungan Pemprov.
Sebagaimana diketahui, sebutnya, bahwa penerima TPP itu didominasi PNS. Namun, seiring jumlah PPPK itu, bertambah hingga sekitar 14 ribuan orang, maka halnya untuk beban anggaran menjadi jauh lebih besar.
“Begitu total PPPK ini yang sampai 14 ribu, bahkan jumlah lebih besar daripada PNS, kalau kita samakan TPP-nya tentu beban anggaran cukup tinggi,” jelas perwakilan BPKAD.
Ia pun mengungkapkan, perhitungan TPP sebesar Rp500 ribu dilakukan pada 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, termasuk kewajibannya pemerintah menyelesaikanya tunda bayar. Sebutnya, perhitungan yang dikalkulasi di Biro Organisasi berdasarkan kemampuan pada waktu itu. Dengan adanya kewajiban membayar tunda bayar, maka angka yang paling aman saat itu Rp500 ribu.
Penjelasan itu munculkan dorongan agar pihak Pemprov Riau yang mulai menyusun skema peningkatan hal TPP PPPK seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Harapan yang dipapar oleh Ketua komisi III DPRD Riau H Edi Basri. Katanya, jika kemampuan APBD semakin membaik, pemerintah harusnya memiliki ruang untuk meningkatkan hal tambahan penghasilan bagi PPPK.
Sementara itu, selain persoalan TPP, yang dibahas dalam RDP tersebut. Hal lainnya, seperti disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Eva Yuliana ini pertanyakan hal perlindungan bagi PPPK yang meninggal dunia setelah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Ia mengatakan, yakni ada kejadian di Kabupaten Kampar.
“Ketika sejumlah pegawai yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer akhirnya menerima SK PPPK. Tetapi yang kemudian meninggal dunia. Dalam hal ini, kami DPRD Riau ingin memastikan itu apakah keluarga pegawai tersebut itu memperoleh dari hak jaminan setelah yang bersangkutan resmi berstatus ASN,” katanya.
Menanggapi hal demikian, perwakilan BKD Riau tersebut, menjelaskan bahwasa PPPK tersebut masuk didalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan serta Jaminan Kematian (JKM). Program perlindungan itu merupakan kewajiban pemerintah dan juga mencakup ASN, baik PNS sarta PPPK. Ujar dia, artinya semua sudah ter-cover didalam program JKK dan JKM. (Dairul)
.