Wow…. Politisi PDIP Ganjar Minta DPR Segera Ambil Sikap soal Suket SMA Gibran
DERAKPOST.COM – Polemik dari legitimasi terjadi di Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kian panas. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta agar DPR segera mengambil sikap. Sebab, diketahui DPR itu memiliki hak konstitusional.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Dikutip dari laman Detik. Ganjar menyebut, menurut Pasal 20 A Undang-undang 1945, DPR itu memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya terutama tetkait pengawasan, DPR sangat mempunyai hak interpelasi, hak angket, serta menyatakan pendapat.
Ganjar meminta DPR segera menentukan hak konstitusi yang akan diambil. Ganjar menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal polemik ijazah Gibran itu sudah jelas. “DPR, bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham,” sebutnya.
Dikatakan, apalagi diketahui untuk saat ini pendapat partai-partai sudah bermunculan jadi konsumsi publik. Maka hal itu, tinggal dikomunikasikan diantara mereka lembaga DPR tersebut. Karena sambungnya, dasar putusan pengadilan sudah jelas. Dalam hal ini, DPR itukan punya hak konstitusi, maka gunakanlah.
Seperti diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:
1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu. (Dairul)