Gerindra-PDIP Mendekat, Jokowi di Persimpangan

GERINDRA dan PDI Perjuangan memiliki modal elektoral untuk membentuk poros politik baru. Sementara itu, PSI dan polemik Gibran memperlihatkan keterbatasan dalam mengubah pengaruh personal menjadi kekuatan politik.

Peta politik 2029 mulai memperlihatkan kemungkinan pergeseran menarik. Yakni, Gerindra dan PDI Perjuangan, dua partai dengan sejarah, basis pemilih, dan kepentingan yang berbeda, berpotensi menjadi poros penting dalam perebutan kekuasaan berikutnya.

Sementara itu, posisi politik Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian tak ringan. Kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak otomatis menjamin kekuatan elektoral, apalagi ketika kendaraan partai dan beban legitimasi politik menjadi persoalan.

Kamis, 22 Oktober 2026, dalam siniar Gaspol! Kompas.com, Andi Widjajanto membaca polemik ijazah Gibran sebagai bagian dari operasi politik panjang yang bermula dari Solo dan berpotensi berlanjut hingga 2029.

Penasihat Senior LAB45 itu juga menyebut kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra tidak dapat dikesamping, karena kedekatan ideologis kedua partai sebagai kekuatan nasionalis.

Pernyataan tersebut bukan pengumuman koalisi. Namun, pembacaan Andi menarik karena beririsan dengan perubahan peta elektoral dan kebutuhan konsolidasi kekuatan menjelang pemilu.

Jika Gerindra dan PDIP menemukan kepentingan strategis sama, konfigurasi 2029 dapat bergerak ke arah yang berbeda dari perkiraan selama ini. Sebaliknya, kekuatan politik yang bertumpu pada figur dan kedekatan personal bisa kehilangan daya tawar apabila tidak ditopang mesin partai serta dukungan pemilih yang memadai.

Dua Kekuatan Utama

Hasil survei Oktober 2026 memberikan petunjuk awal. Poltracking, melalui survei pada 30 September hingga 7 Oktober terhadap 1.220 responden, mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 22,9 persen dan PDIP 13,4 persen. Voxpol, yang melakukan survei pada 3–12 Oktober terhadap 1.200 responden, mencatat Gerindra 21,1 persen dan PDIP 16,1 persen.

Angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai ramalan hasil Pemilu 2029. Jarak elektabilitas kedua partai pun berbeda antarlembaga. Namun, posisi Gerindra dan PDIP di dua urutan teratas dalam kedua survei memperlihatkan modal politik yang nyata. Jika dijumlahkan, preferensi terhadap keduanya mencapai 36,3 persen menurut Poltracking dan 37,2 persen menurut Voxpol.

Gerindra memiliki keuntungan sebagai partai presiden. Partai ini dapat mengandalkan konsolidasi organisasi sekaligus rekam jejak pemerintahan untuk memperluas dukungan. Di satu sisi, PDIP memiliki kekuatan berbeda, yakni basis pemilih yang bertahan, jaringan organisasi nasional, dan pengalaman panjang dalam pemerintahan maupun oposisi.

Voxpol, misalnya, mencatat PDIP masih unggul di Jawa Tengah serta Maluku dan Papua. Pertemuan kedua kekuatan tersebut, karena itu, masuk akal untuk diperhitungkan, tanpa harus menganggap koalisi sudah terbentuk. Gerindra membutuhkan dukungan politik yang luas untuk menopang pemerintahan dan agenda berikutnya.

Sementara, PDIP dapat memperbesar daya tawarnya melalui basis pemilih dan kemandirian organisasi. Kedekatan nasionalisme serta sejarah duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada Pilpres 2009 menjadi latar yang relevan, meski tidak menjamin pengulangan aliansi serupa.

Jokowi dan Batas Pengaruh Personal

Dalam kalkulasi tersebut, Jokowi menghadapi persoalan rumit. Pengaruh personal yang pernah mengantarkannya menjadi pusat gravitasi politik nasional tidak dengan sendirinya berubah menjadi kekuatan partai yang setara. Setelah tidak lagi menjabat presiden, kemampuan menentukan arah politik bergantung pada seberapa jauh jaringan dan dukungannya dapat dikonsolidasikan melalui organisasi yang memiliki daya jangkau elektoral.

PSI menjadi salah satu ujian penting. Elektabilitas partai itu tercatat 2,9 persen dalam survei Poltracking dan 2,4 persen dalam survei Voxpol. Keduanya masih berada di bawah ambang batas parlemen empat persen yang berlaku saat ini. Angka ini tidak menentukan hasil pemilu tiga tahun mendatang, tetapi menunjukkan pekerjaan besar yang harus dilakukan PSI jika ingin menjadi kendaraan politik yang berpengaruh di tingkat nasional.

Demikian pula, perbedaan antara popularitas tokoh dan kekuatan partai menjadi penting. Figur dapat mempunyai jaringan, pendukung, dan akses kepada elit, tetapi pemilu menuntut kemampuan mengubah semua itu menjadi suara.  Tanpa organisasi yang kuat dan basis pemilih yang memadai, pengaruh personal sulit dijadikan jaminan dalam perundingan koalisi.

Posisi Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari polemik ijazah yang terus menjadi perhatian publik. Polemik tersebut tidak otomatis membatalkan legitimasi konstitusionalnya sebagai wakil presiden. Namun, secara politik, kontroversi yang berkepanjangan dapat menjadi beban persepsi dan menambah pertanyaan mengenai kelayakannya sebagai figur yang akan kembali diperhitungkan pada 2029.

Bagi partai yang tengah menyusun kalkulasi pencalonan, elektabilitas, penerimaan publik, dan risiko politik seorang kandidat merupa pertimbangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika Gibran dipandang membawa beban kontroversi, partai-partai lain dapat melihat ruang untuk menawarkan kader mereka sendiri. Karena itu, masa depan politiknya tidak cukup ditentukan oleh kedudukan formal atau kedekatan dengan Jokowi, tetapi juga oleh perkembangan persepsi publik dan dinamika koalisi.

Koalisi dan Kepentingan Publik

Kendatipun perubahan peta politik tidak serta-merta dibaca sebagai Jokowi telah kehilangan seluruh pengaruhnya atau Gibran pasti tersingkir dari arena. Namun, keduanya tidak lagi dapat diasumsikan sebagai pusat yang otomatis menentukan arah kekuatan politik.

Gerindra memiliki kepentingan dan kalkulasi sendiri sebagai partai presiden. PDIP pun mempunyai basis serta agenda dan kalkulasinya tersendiri menuju 2029 Jika kedua partai mulai mendekat, publik perlu menilai substansi kerja sama yang ditawarkan. Koalisi bukan persoalan yang harus dicurigai hanya karena pertemukan dua kekuatan besar. Namun, kedekatan ideologis dan kepentingan elektoral tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pengawasan.

PDIP, selama mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah, memiliki peran penyeimbang yang patut diperhitungkan. Isu makan bergizi gratis, kebakaran hutan dan lahan, serta ketimpangan pembangunan daerah membutuhkan pengawasan yang konsisten. Jika kerja sama dengan Gerindra terbentuk, publik berhak mengetahui apakah agenda tersebut tetap diperjuangkan atau dikorbankan demi pembagian jabatan.

Gerindra juga perlu menjelaskan dasar dan tujuan konsolidasi politiknya. Dukungan yang lebih luas dapat membantu pemerintahan, tetapi koalisi besar tanpa kontrol yang efektif berisiko persempit ruang koreksi. Ukuran keberhasilan kerja sama politik bukan semata-mata kemampuan mengamankan pencalonan, melainkan juga kesanggupan menjawab kebutuhan masyarakat.

Merah sedang Menimbang Merah

Gerindra dan PDIP mempunyai modal untuk menjadi dua poros penting dalam peta 2029. Sedangkan PSI masih harus membuktikan kemampuan mengubah dukungan menjadi kekuatan elektoral. Polemik Gibran menambah kerentanan politik perlu diperhitungkan, sementara posisi Jokowi bergantung kemampuan mengonsolidasikan pengaruh di luar masa jabatannya.

Peta itu memang belum final. Namun, dalam politik elektoral, kedekatan personal tidak selalu mengalahkan kekuatan organisasi, dan akses kekuasaan tidak otomatis menjamin suara pemilih.  Jika Gerindra dan PDIP kelak menemukan titik temu, yang perlu digarisbwahi bukan siapa yang berhasil menyingkirkan siapa, tetapi agenda apa yang mereka tawarkan dan kepentingan publik sungguh-sungguh mereka perjuangkan.

Penulis: Yogen Sogen

* Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik
* Lulusan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN.
* Aktif menulis dan mengkaji isu sosial, politik, demokrasi, dan kebijakan publik.
* Penulis buku di Jakarta
* Pernah menjadi Pengurus Pusat PMKRI periode 2018–2020 dan Pengurus Pusat ISKA periode 2022–2026.