Kabid CK Dispetaru Dumai Thabrani Tutupi Data, Zufra: Belajar Lagi UU KIP!

DERAKPOST.COM – Kabid CK Dispetaru Kota Dumai Thabrani ini diminta mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) Riau, Zufra Irwan agar kembali belajar soal UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Dokumen yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik merupkan informasi publik, suruh dia (Thabrani, red) belajar lagi UU KIP,” jelas Zufra Irwan ketika diminta tanggapan melalui sambungan Whatsapp, Rabu (9/9/2026).

Terlebih lagi itu, lanjut Zufra, pekerjaan itu menggunakan uang rakyat, yang dibuat ini untuk publik, jadi tidak ada alasanya untuk menutupinya. Karena katanya, diketahui itu pakai uang rakyat, kecuali yang pakai duit pribadi, lain cerita.

Selain itu, Zufra juga mengatakan bahwa juga ada peraturan komisi informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 15 ayat 9 tentang pengadaan barang dan jasa. Juga Perki Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 15 ayat 9, mengatur tentang pengadaan barang dan jasa

“Jadi tidak ada alasannya untuk dirahasia, itu selagi memakai APBD atau APBN,” ujar Zufra. Lebih lanjut, Zufra ini menyarankan untuk menggugat dan membawa hal ini ke KIP Provinsi Riau.

Sebelumnya ini yang diberitakan. Kabid CK Dispetaru Kota Dumai Thabrani menyebut, bahwa dokumen administrasi proyek mulai dari daftar kuari, invoice pembelian, hingga bukti setor pajak MBLB tidak untuk publik.

“Kita siap buka dokumen, tapi bukan untuk publik. Kita ini buka dokumen cuma sama KPK, BPK, INSPEKTORAT, POLRES, bahkan KEJAKSAAN pak…” tegasnya seperti yang dikutip dari Redlinews.id.

Munculnya permintaan informasi dokumen ini berawal dari kecurigaanya masyarakat soal legalitas tanah urug tersebut. Selain itu, juga adanya dugaan selisih harga pagu anggaran dengan harga riil di lapangan.

Laporan warga bahkan pengemudi armada mengindikasikan adanya alokasi anggaran penimbunan bernilai tinggi per armada. Hal itu riil pembayaran ke armada pengangkut tanah diduga jauh di bawah standar. (Redaksi