JMSI Desak APH Bongkar Sumber Narasi di Tik Tok Menyeret Nama Anggota DPRD Meranti
DERAKPOST.COM – Diketahui sekarang ini, viral beredar konten Tik Tok yang berisikan poin halnya menyeret nama anggota DPRD Meranti berinisial LM. Yakni didalam narasi kematianya seorang pemuda, di Hotel Evo Pekanbaru inisial MA, warga di Kabupaten Meranti.
Terkait hal itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Meranti Fadli ini, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tidak hanya berhenti pada akun pengunggah, tetapi hal utama membongkar sumber informasi dan motif di balik narasi tersebut. Sehingga hal tersebut dapat teratasi maksimal.
Sebagaimana diketahui, konten itu beredar melalui akun TikTok @infoxpos86. Dimana narasi yang dimuat mengaitkan LM dengan peristiwa meninggal seorang pemuda yang inisial MA. Fadli menilai, bahwasa tudingan sedemikian itu tidak mestinya berkembang yang menjadi kesimpulan publik.
Dikutip dari laman Satuju. Dalam hal ini, dia meminta APH bergerak untuk memastikan apakah konten dibuat tersebut merupakan informasi yang keliru, sengaja dibuat untuk menyerang seseorang, atau memiliki latar belakang kepentingan tertentu. Hal itupun, harus dilakukan pengusutannya.
“Saya, mengecam penyebaran narasi yang seperti ini. Kalau informasi, memang tidak benar dan sengaja dibuat itu menjatuhkan nama baik seseorang. Maka, diminta APH segera menelusuri akun tersebut dan juga mengungkap siapa di balik penyebarannya konten tersebut,” ungkap Fadli.
Bukan Sekadar Soal Akun TikTok
Fadli mengatakan, kalau persoalan ini tidak cukup diselesaikan itu dengan menghapus konten. Namun, jejak penyebarannya perlu ditelusuri untuk mengetahui ini bagaimana informasi tersebut muncul dan siapa yang pertama kali membentuk narasinya. Maka, hal demikian harus diungkap.
“Siapa yang membuat, dari mana sumber informasinya dan apa jadi motifnya. Harus ditelusuri. Kalau memang ditemukan unsur pidana, pelakunya juga harus bertanggung jawab sesuai hukum,” katanya. Ia meminta APH menelusuri seluruh rantai penyebaran, termasuk itu pembuat konten.
Fadli mengatakan persoalan yang menjadi serius diketika informasi yang belum teruji menyangkut reputasi seseorang. Dikatakan dia, Media Sosial (Medsos) bisa membuat sebuah tuduhan menyebar jauh lebih cepat daripada proses klarifikasi. Artinya dampak itu, tidak berhenti begitu saja.
“Saya sangat prihatin, dengan orang sudah menjadi korban. Dampaknya, bukan hanya nama baik, tetapi sangat bisa berpengaruh terhadap mental serta psikologis. Bahkan, keluarga juga itu ikut terkena dampaknya,” ujarnya. Ia mengatakan tekanan sosial bisa juga dapat menimpa keluarga.
Verifikasi Jadi Garis Batas
Fadli dalam hal ini menyinggung, bahwasa pentingnya suatu verifikasi diketika sebuah informasi ada menyebut nama seseorang dalam sebuah peristiwa. Dia mengatakan, publik diharapkan itu perlu membedakan antara informasi, dugaan dan fakta yang telah terbukti akan kesalahan.
“Dalam jurnalistik, setiap informasi harus diverifikasi. Kalau halnya membawa nama seseorang dalam sebuah peristiwa, harus jelas sumber, disertai faktanya. Pihak yang disebut itu juga harus ada diberikan ruang klarifikasi,” ujarnya. Ia mengingatkan kalau Medsos jadi ruang pehakiman. .
Dugaan Politisasi Masih Harus Dibuktikan
Fadli juga menyebut kemungkinan adanya politisasi di balik munculnya narasi seperti itu. Namun ia menempatkan hal dugaan itu sebagai sesuatu yang masih harus diuji. Itu sambungnya, terkait adanya permasalahan tersebut, maka biarkan itu pihaknya aparat menelusuri dan membuktikan.
“Kami menduga, ada kemungkinan hal jadi politisasi. Tetapi itu masih dugaan. Karena itu, biarkanlah aparat yang menelusuri dan membuktikannya,” ungkap Fadli. Karena itu dia meminta APH bekerja berdasarkan dari bukti, bukan asumsi. Penelusuran terhadap sumber awal, pembuat konten.
Fadli berharap, dalam proses hukum dapat memberikan kejelasanya mengenai narasi yang beredar sekaligus memastikan pihak dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dia kembali, meminta masyarakat agar berhenti menyebarkan informasi yang belum jelas ada terverifikasi. (Dairul)