Wow….. Tak Jadi ke BRK Syariah, Gubernur Ansar: Kini Pemprov Kepri Ajukan Pinjaman Rp400 Miliar ke Bank BJB

DERAKPOST.COM – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dipastikan akan mengajukan pinjaman dana ratusan miliar rupiah ke Bank Jabar Banten (BJB) guna mendukung pembangunan di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

Saat ini, Pemprov Kepri masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum merealisasikan pinjaman senilai lebih dari Rp400 miliar tersebut. “Saat ini lagi proses di kementerian, kita juga sudah berkoordinasi dan harus melengkapi dokumen lagi. Nilainya Rp400 miliar,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Dikutip dari laman Batampos. Ansar juga menjelaskan, sebelumnya Pemprov Kepri sempat mempertimbangkan pinjaman ke Bank Riau Kepri (BRK). Namun rencana tersebut batal karena proses penyusunan dewan direksi bank tersebut belum rampung.

Selain itu, kata Ansar, limit pinjaman di BRK hanya mencapai sekitar Rp50 miliar sehingga dinilai tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemprov Kepri memilih mengajukan pinjaman ke Bank BJB.

Dana pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk sejumlah proyek pembangunan, seperti pembenahan RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. “Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kepri juga telah menjajaki opsi pinjaman ke sejumlah lembaga lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, di antaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BRK Syariah.

Ansar menegaskan, pinjaman tersebut difokuskan untuk pembiayaan proyek pembangunan dan peningkatan layanan publik, bukan untuk kebutuhan operasional pemerintah seperti pembayaran gaji atau tunjangan pegawai.

Salah satu tujuan utama pinjaman ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di Kepri. Dengan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai dan ketersediaan dokter spesialis yang lengkap, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berobat ke luar daerah maupun ke luar negeri.

“Kalau sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke Malaysia dengan biaya besar,” pungkas Ansar. (Afrizal)