Wow…. Menhut Raja Juli Antoni Sebut SF Hariyanto Bukan Plt, tapi Gubernur Riau
DERAKPOST.COM – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni melakukan hal Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, di Kabupaten Pelalawan pada, Sabtu (20/12/2025). Tapi ada hal yang menarik dalam agenda itu.
Diketahui, agenda Kunker Menhut di desa yang masuk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) itu didampingi sejumlah pejabat penting, diantaranya Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak, Ketua Satgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarto.
Kemudian hadiri juga Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Danrem 031 Wirabima, Bupati Pelalawan Zukri Misran, beserta undangan lainnya.
Kehadiran Menhut bersama rombongan ke Desa Bagan Limau tersebut dalam rangka peluncuran program relokasi dan disertai pemulihan kawasan hutan TNTN. Di mana Desa Bagan Limau sebagai percontohan program tengah digalakanya pemerintah untuk pemulihan TNTN.
Dalam kata sambutanya, Menhut Raja Juli mengatakan, bahwa SF Hariyanto bukan lagi sebagai Pelaksana Tugas (Plt), tetapi melainkan Gubernur Riau. Hal itu katanya,
sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung, maka diminta panggil lagi Pak SF bukan lagi sebagai Plt Gubernur, tapi langsung Gubernur.
“Sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung, maka, kita tak panggil lagi Pak SF sebagai Plt Gubernur, tapi langsung Gubernur, yang saya hormati khusus Gubernur Riau Pak Hariyanto,” ucap Menhut saat memberikan sambutan sambil tersenyum dan disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.
Penyebutan demikian bukan tanpa dasar, karena sebelumnya Menhut Raja Juli dan bersama kementerian/lembaga serta Plt Gubernur Riau dan juga para pemangku kepentingan di Riau melakukan rapat dengan Jaksa Agung Burhanuddin membahas terkait persoalan TNTN di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan, bahwa langkah relokasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pemerintah tidak hadir untuk memusuhi masyarakat, melainkan mencari solusi bersama agar kawasan TNTN dapat dipulihkan tanpa mengabaikan keberlangsungan hidup warga.
“Hari ini kita menyaksikan satu momentum sejarah. Negara hadir di Tesso Nilo bukan untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi agar warga yang memiliki kebun di dalam kawasan TNTN direlokasi ke luar kawasan. Dengan begitu, ekosistem Tesso Nilo bisa terjaga dan kembali menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah, tapir, rusa, dan satwa lainnya,” ungkapnya.
Menhut menjelaskan, relokasi ini juga bertujuan memberikan ruang hidup yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan berada di luar kawasan taman nasional, warga tetap dapat berusaha, mengelola kebun, dan membesarkan anak-anak mereka tanpa berada di wilayah konservasi.
Pada kesempatan tersebut, Menhut menjelaskan bahwa Wakil Menteri ATR/BPN secara langsung menerima penyerahan lahan dari masyarakat yang sebelumnya telah memiliki sertifikat. Lahan tersebut kemudian dikembalikan kepada negara sebagai bagian dari proses pemulihan kawasan TNTN. Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Kementerian Kehutanan juga telah menerbitkan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani.
“Ke depan, insyaallah ketika situasi sudah semakin kondusif, akan ada proses Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dikeluarkan dari kawasan hutan. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada ATR/BPN untuk disertifikasi sebagai kebun-kebun masyarakat,” tutupnya. (Rezha)