Wow….. Ada Spanduk Milik BEM Unri Kritik Kenirja dan Kepemimpinan Syamsuar – Edy

 

DERAKPOST.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar. Hal itu, dengan memasang sejumlah spanduk di titik-titik strategis disekitaran pusat Kota Pekanbaru.

Diduga, aksi dilancarkan sejak Kamis (3/8/2023) dini hari tadi. Adapun titik dijadikan patokan dalam pemasangan spanduk ialah depan Kantor Gubernur Provinsi Riau, di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, serta sekitaran Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jendral Soedirman
dan flyover di Jalan Tuanku Tambusai.

Hal ini dilakukan BEM Unri sebagai bentuk protes dan kekecewaan mereka terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau yang dinilainya tidak tuntas dalam memberantas beragam masalah, bahkan menjelang akhir masa jabatan Syamsuar-Edy.

“Mendekati akhir masa jabatan akan segera habis, kita menilai Gubernur bersama Pemerintah Provinsi Riau ini masih sangat minim ketercapaian. Alih-alih fokus menyelesaikan segala bentuk polemik permasalahan masih menghantui masyarakat Riau, yang ada hanya fokus pada kegiatan seremonial yang sifatnya hanya untuk mencitrakan diri agar terlihat baik,” tegasnya.

Menteri Sosial Politik BEM Unri inipun, mengatakan pihaknya masih temukan di lapangan bermacam permasalahan yang ada, mulai itu dari temuan kasus pendidikan dengan mudah diperjualbeli melalui regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi, tenaga kesehatan yang tidak tersebar merata ke daerah, dan fasilitas kesehatan daerah yang masih jauh dari kata layak.

Selain itu, mahasiswa juga menilai akan ifrastruktur Riau yang memprihatinkan, sampai hal pada Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sudah membakar 956 hektare lahan pada tahun 2023 saja menjadi penilaian bahwa Gubernur Riau hari ini. “Kami menilai Gubernur Riau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik selama hampir lima tahun menikmati kemewahan,” sebutnya.

Selain itu, pendidikan di Provinsi Riau lagi-lagi belum bisa memberikan angin segar merata untuk seluruh masyarakat Riau. Permasalahan PPDB setiap tahun selalu menjadi persoalan musiman

yang terus saja tidak mendapatkan titik akhir yang tuntas. Di tahun 2023 ini, sudah 31 laporan mengenai PPDB yang masuk pada Ombudman RI Perwakilan Riau.

Kecurangan dalam menyiasati sistem zonasi terus terjadi untuk kepentingan sebagian pihak. Dari sudut aspek masalah yang lainnya yakni bobroknya infrastruktur yang ada di Riau.

Belum lama ini pula, prestasi suram didapatkan Provinsi Riau yaitu menjadi predikat kedua sebagai provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia.

“Hal ini tentu menambah rentetan catatan hitam yang tidak bisa diselesaikan bahkan hingga hitungan bulan menuju berakhirnya kepemimpinan Gubernur Riau,” ulasnya.

Persoalan lain, katanya juga muncul dari dunia kesehatan. Tenaga kerja Kesehatan yang tidak tersebar merata keseluruh pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada.

Ditemukan ketimpangan dari beberapa Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan naungan pemerintah di daerah 3T yang kekurangan tenaga ahli. Namun di perkotaan yang ada di Riau, ditemukan Tenaga Kesehatan ahli yang berlebih di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan lainnya.

Kemudian permasalahan yang menjadi tambahan musim yang selalu dihadapi dan dibincangkan tiap tahunnya ialah Karhutla. Pembakaran hutan dan pembukaan lahan secara liar terus saja terjadi. Peran pemerintah provinsi semakin dipertanyakan.

Permasalahan lain yang masih tercium dan hangat di benak Masyarakat Riau yaitu mengenai kasus PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR akhir-akhir ini selalu mencuri perhatian publik lewat beragam permasalahan yang ditimbulkan. Mulai dari masalah pengolahan limbah, keamanan pekerja yang tidak sesuai standar hingga menimbulkan korban jiwa, dan yang sedang hangat-hangatnya dibincangkan yakni sewa gedung mewah jauh di Ibu Kota Jakarta  dengan biaya sewa fantastis yakni lebih dari 300 Milyar per tahunnya.

Pemerintah provinsi dinilai kurang cakap dan tanggap dalam menangani dan menyikapi kerugian dan berbagai polemik yang terus diciptakan PT. PHR yang sebentar lagi genap berusia 2 tahun ini.

“Momentum 2 tahun PHR telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi katanya, namun ironisnya PHR belum memberikan kontribusi dan perkembangan yang nyata untuk Masyarakat Riau. Alih-alih diingatkan oleh Gubernur Riau, tapi malah diberikan apresiasi dan pujian. Momentum ulang tahun Provinsi Riau harusnya PI 10 persen menjadi kado istimewa untuk Masyarakat Riau juga dimomentum Kemerdekaan RI. Namun lagi-lagi Gubernur Riau sibuk berpesta. 4 tahun sudah masa kepemimpinan itu berlalu tapi stunting masih merajalela, dunia pendidikan masih menjadi permasalahan yang nyata di depan mata kita, infrastruktur Riau masih jauh dari kata optimalisasi pembangunan, tetapi malah sibuk mempersiapkan panggung kekuasaan selanjutnya. Sedih, tapi inilah negeri kita dengan segudang permalasahannya,” tambah Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Khoirul Basar.

Jelang 66 tahun Provinsi Riau melebarkan pelayarannya di bawah junjungan Langit Melayu, kesejahteraan Masyarakat Riau menjadi PR yang terus saja tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah provinsi.

“Beragam permasalahan terus bermunculan dari setiap sudut yang ada di Bumi Lancang Kuning ini. Apakah Pemerintah Provinsi hanya mampu menebar janji-janji di awal kepemimpinan namun faktanya, jelang berakhir masa jabatan justru tumpukkan masalah ditinggalkan begitu saja?,” tukasnya. **Rul