Wow…. 4 Tambang di Raja Ampat Dicabut Presiden Prabowo, PT GAG Nikel Lolos
DERAKPOST.COM – Saat ini dilakukan hal pencabutanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tapi satu nama justru tetap bertahan: PT GAG Nikel.
Dikutip dari Detik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa izin PT GAG tidak termasuk dalam daftar pencabutan.
Bahlil menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pertambangan GAG di Raja Ampat dan menilai operasinya sesuai dengan ketentuan lingkungan.
āSampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,ā kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, kegiatan tambang PT GAG Nikel telah memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan akan terus dalam pengawasan ketat pemerintah. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo jelas: izin hanya diberikan kepada perusahaan yang taat terhadap aturan lingkungan.
āSelama kita awasi betul arahan Bapak Presiden. Kita harus awasi betul lingkungannya,ā ujarnya.
Empat Perusahaan Dihentikan
Sebagai informasi, empat perusahaan tambang lain yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo adalah: PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham.
Langkah tegas ini diambil usai mencuatnya kasus pencemaran lingkungan di wilayah perairan Raja Ampat yang diduga akibat aktivitas tambang.
Pertanyaan Publik Mencuat
Pencabutan sebagian izin dan tetap beroperasinya PT GAG Nikel memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Namun Bahlil menegaskan, tidak ada perlakuan istimewa terhadap satu perusahaan pun.
āKami menilai objektif berdasarkan fakta lapangan dan hasil pengawasan. Kalau tidak sesuai, kami juga tidak segan untuk mengambil langkah,ā tutup Bahlil.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut paling penting di dunia. Isu pertambangan di wilayah ini kerap menimbulkan reaksi keras dari masyarakat sipil, pegiat lingkungan, hingga komunitas internasional. Langkah selektif pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan kini menjadi sorotan utama. (Dairul)