JAKARTA, Derakpost.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap bisa mengambil langkah tegas terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Hal, karena dianggap menggunakan BUMN sebagai kendaraan politik.
Hal ini disampaikan Koordinator Simpul Aktivis (Siaga) 98, Hasanuddin, kepada wartawan. Hasanuddin ini, mengatakan
bahwa Erick yang menggunakan BUMN sebagai kendaraan politik. Hal ini, tentu dapat dianggap sangat membahayakan, sebab politisasi BUMN akan berdampak daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara dikuasai BUMN.
“Sehingga, tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan didalam hal pada pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat menjadi sarana mengejar target politik. Ini berbahaya. Ini, sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan diluar jalur ekonomi atau dunia usaha,” katanya dilansir RMOL.id.
Hasanuddin juga menekankan, harapan Presiden Jokowi menempatkan sosok profesional atau kalangan pengusaha sebagai Meteri BUMN dipupuskan Erick. Sebab, terang dia, Erick sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Dimana ia jadi kepala pemerintahan di BUMN.
“Ini yang berbahaya, sebab negara tidak boleh berbisnis. Karena itulah dibentuk BUMN agar BUMN dapat menjalankan fungsi profesional yang sebagai entitas bisnis. Resiko terbesar dari entitas pada bisnis BUMN adalah masuknya didalam kepentingan politik. Dan resiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri,” pungkasnya,” tuturnya. **Fad