Ternyata Ini Peran Jepang di Proyek Tol Padang – Pekanbaru, Bongkar Situs Adat ?
DERAKPOST.COM – Jepang melalui JICA akan berinvestasi di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yakni ruas Padang – Pekanbaru itu pada seksi Payakumbuh – Pangkalan. Terlihat progres pembangunan tol Padang – Sicincin ini pada medio 2023.
Terlibatnya Jepang di pembangunan JTTS ruas Padang – Pekanbaru punya peran khusus. Jepang ini, nanti akan fokus di dalam membangun Seksi Tol Payakumbuh – Pangkalan pada bagian Paket 2 dan juga Paket 3 Payakumbuh – Pangkalan.
Ruas jalan tol Padang – Pekanbaru total panjang 254,8 km. Seksi Payakumbuh – Pangkalan ini panjangnya 46 kilometer yang terbagi dalam paket 1,2 dan paket 3. JICA ini nanti akan fokus berinvestasi untuk halnya Paket 2 dan 3 sepanjang 41 kilometer.
Selain karena sangat panjang, hal lain itu yang akan membuat bengkak biaya dalam pembangunan ruas tol Padang – Pekanbaru adalah karena ruas tol harus menembus bukit barisan, bahkan harus menggali tiga terowongan, JICA nanti akan terlibat dalam ruas yang rumit ini.
Untuk pembangunan terowongannya saja, membutuhkan biaya kurang lebih Rp9 Triliun. Tim JICA dalam jadwal kunjungannya ke Sumbar pekan ini juga telah memasukkan list kunjungan ke lokasi terowongan yang akan dibangun.
DilansirĀ Jambi Ekspres. Kadis PUPR Sumbar, Rilza Hanif mengatakan, ada 3 titik yang akan dikunjungi oleh tim JICA pekan ini. Yaitu lokasi ituĀ interchangeĀ di Kecamatan Harau dan Pangkalan serta calon lokasi terowongan di kawasan perbukitan di Buluh Kasok, Sarilamak
Diketahui dalam pembangunan JTTS ini ada isu situs adat yang terdampak pada Seksi Payakumbuh – Pangkalan sempat mengalami kendala pembebasan lahan khususnya itu lokasi di wilayah 5 Nagari Kabupaten Limapuluh Kota. Salah satu alasan penolakan warga karena di ruas ini akan ada situs adat terdampak.
Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD ini sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat Sumbar. āMereka itu bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase dikarenakan adanya situs adat dan budaya itu yang terdampak,ā ujar Evi.
Hingga saat ini DPRD belum mendapat data terkait berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Sebab, tidak ingin jika terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasi yang masih sisakan masalah. Maka itu, tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasar asal bapak senang saja.
Sementara itu, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Bupati Limapuluh Kota menyebut bahwa kini masyarakat mendukung hal pembangunan tol di wilayah ini. Laporan dukungan dari lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, katanya, untuk jalan tol Padang – Pekanbaru ini telah diteruskan kepada Pemprov Sumbar.
Pemkab Limapuluh Kota sebut Bupati Safaruddin akan mengawal dari setiap tahapan dalam pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru di wilayah mereka sehingga nantinya berjalan transparan sesuai aspirasi warga terdampak jalan tol.
Pemerintah katanya, tentu juga akan mempertimbang banyak hal termasuk dampak sosial yang bisa ditimbulkan. Walau bagaimanapun itu, semua pihak tentunya membutuhkan jalan tol untuk pemasaranya produk, pengembangan pariwisata dan menggerakkan ekonomi.
Sebelumnya itu, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah pernah menjamin, pembangunan tol Padang – Pekanbaru tidak akan merugikan Sumatera Barat. āPembangunan tol Padang – Pekanbaru ini untuk kelancaran serta peningkatan ekonomi di Sumbar ke depanya,ā kata Gubernur biasa dipanggil Buya ini. **Rul