DERAKPOST.COM – Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, bahwa Jaring Pengaman Sosial untuk warga terdampak kenaikan BBM dipersiapkan di APBD P tahun 2022.
“Masyarakat Riau yang berharap agar bantuan dari Pemprov Riau dalam rangka kenaikan BBM diharapkan sedikit bersabar. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut masih belum akan disalurkan dalam waktu dekat ini,” kata Syamsuar.
Dikatakanya ada Jaring Pengaman Sosial dari Pemprov Riau, dipersiapkan di APBD Perubahan, nanti akan diberi ke masyarakat. Untuk berapa besaran nominal bagi warga terdampak itu, kata Syamsuar, belum bisa memastikannya.
“Saya belum tahu ni, karena pak Sekda ketua tim anggarannya,” tukasnya. Kata dia, diketahui ketok palu APBD- P jika berkaca pada tahun – tahun sebelumnya disahkan DPRD bersama Pemprov Riau pada penghujung bulan September.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto ungkap bantuan perlindungan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Riau yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga akibat inflasi.
“Dari hasil pembahasan sementara kami, Pemprov Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar,” kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto menyampaikan, anggaran Rp7 miliar tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen. Dimana anggaran itu diperuntukkan untuk bantuan perlindungan sosial masyarakat Riau selama tiga bulan.
“Anggaran Rp7 miliar itu disiapkan untuk tiga bulan. Untuk besarannya yang akan diterima masyarakat masih dalam pembahasan,” terangnya.
Ditanya berapa jumlah masyarakat Riau akan menerima bantuan perlindungan sosial tersebut, menurutnya, ini masih melakukan pendataan. Karena bantuan diberikan Pemprov akan mengakomodir masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Untuk siapa saja penerimanya masih didata, yang jelas yang tidak menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Seperti tukang ojek, pelaku jasa transportasi dan lainnya yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi,” tutupnya.**Rul