Soal Penanganan Persoalan TNTN, Ketua DPRD Riau Kaderismanto Sebut Dilakukan Bertahap dan Terkoordinasi
DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menjalankan berbagai langkah dalam menangani persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Upaya itupun meliputi pembenahan tata kelola hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat yang bermukim di kawasan konservasi.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, kepada awak media. Menurut Kaderismanto, di tingkat daerah telah dibentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN sebagai forum koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengawal penyelesaian persoalan TNTN, termasuk membangun komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat.
“Apa yang terjadi hari ini, mulai dari pembenahan tata kelola hingga pembentukan TP2E TNTN dan pendekatan ke masyarakat, semuanya sudah dilakukan. Aspirasi masyarakat juga semakin jelas, yakni kebutuhan akan kepastian hukum,” ujar Kaderismanto dalam rapat di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, tuntutan akan kepastian hukum tersebut tercermin dari meningkatnya minat warga untuk mengikuti program relokasi yang disiapkan pemerintah. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.000 kepala keluarga telah mendaftarkan diri untuk mengikuti skema relokasi. Fakta ini sebutnya, menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin hidup lebih baik jumlahnya cukup besar. Mereka berharap ada solusi yang jelas dan berkelanjutan.
Kaderismanto menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator adanya kepercayaan terhadap skema penyelesaian yang ditawarkan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses pemulihan TNTN memerlukan kehati-hatian karena melalui tahapan yang panjang dan kompleks.
Ia juga menekankan penting penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar langkah-langkah yang telah dilakukan di Provinsi Riau dapat berjalan seiring dan saling mendukung. “Semua pihak pada prinsipnya sudah sepakat dengan arah kebijakan yang ditempuh. Namun, memang pelaksanaannya membutuhkan waktu karena tahapannya cukup panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat. Ia berharap masukan dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Kementerian Hukum dan HAM (KemenHAM) dalam menyampaikan laporan kepada DPR RI, khususnya Komisi XIII.
“Kami berharap apa yang disampaikan daerah ini bisa menjadi catatan penting dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” katanya. Ketua DPRD Riau itu menegaskan, dukungan pihaknya pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses penyelesaian persoalan TNTN dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu, ia juga berharap ketersediaan lahan relokasi dapat segera dipastikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (Rezha)