Soal APBD Riau yang Beda Pendapat dari Pemimpin Pemprov, LPKKI: Masyarakat Diminta Pantau Pemerintahan Wahid
DERAKPOST.COM – Belakangan ini, heboh permasalah defisit APBD Riau tahun 2025 sebesar Rp3,5 triliun. Sehingga menyebab kegaduhan dikalangan masyarakat, bahkan pegawai di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hal itupun dikhawatirkan berdampak pada pembangunan dan bahkan tunjangan pegawai. Tapi, benarkah demikian defisit ?
Pemikiran ini di lontarkan oleh ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH. Belakangan pihaknya selaku salah satu lembaga masyarakat yang konsen memantau penyelenggaraan pemerintahan, kerap menyampaikan pandangannya atas berbagai isu penting dan krusial di provinsi Riau bahkan secara nasional.
Saat berbincang dengan sejumlah awak media di Pekanbaru, mengulas soal defisit APBD Riau tahun 2025 sebesar 3,5 triliun, Feri Sibarani mengatakan, pihaknya mulai menganalisa informasi itu secara objektif, berhubung di sisi lain adanya pernyataan resmi dari mantan sekretaris daerah pemprov Riau, sekaligus Pj Gubernur Riau, dan yang juga sebagai wakil gubernur Riau hasil pilkada tahun 2024, SF Hariyanto.
“Setidaknya ada suatu pernyataan yang saling bertolak belakang, dari Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau menunjukan kondisi hal keuangan Pemprov dalam dua situasi yang berbeda. Jujur saja, jika kami menggunakan pendekatan kompetensi dan pengalaman pengelolaan keuangan, tentu keyakinan itu ada terhadap pernyataannya Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto” ungkap Feri Sibarani.
Sebagaimana diketahui, bahwa itu adanya informasi kerap disampaikannya Gubernur Riau Abdul Wahid belakangan ini, bahwasa tahun 2025, tidak akan ada hal melakukan pembangunan infrastruktur. Ungkapan itu, tentunya menjadi tanda tanya. Yang mana,
saat sekarang banyak rusak di mana-mana sebagaimana diketahui bersama.
“Seharusnya Pak Gubernur tidak langsung menyerah dan terkesan gampang itu ambil sesuatu keputusan yang justru itu, menuai protes dari masyarakat. Menurut kami, ada dua hal yang mesti dapat dilakukan, yakni, review lagi defisit disebut Rp3,5 triliun dan diverifikasi apa yang disampaikanya oleh Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto. Sampai adanya data terbaru dan ada terlihat posisi keuangan yang sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, pernyataanya Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto jangan itulah dipandang sebagai informasi yang kaleng-kaleng. Feri mengatakan, bisa berkonsekwensi hukum. Maka, layak untuk dipercaya dan dijadikan dasar mereview kembali soal halnya posisi keuangan Pemprov Riau, dengan daripada terburu-buru mengatakan bahwa Riau tidak akan membangun.
“Pertanyaankan jadi muncul. Kalau benar defisit hanya Rp132 miliar, lantas mengapa harus tidak membangun? Uang (APBD) itu mau dikemanakan? Nah, ini yang menurut kami masyarakat harus waspada. Harapan kita, baik pada SF Hariyanto maupun Abdul Wahid sebagai pemimpin yang mendapat mandataris rakyat, harus secepatnya bisa duduk bersama, mengurai ini soal masalah defisit sampai benar-benar ketemu posisi keuangan yang sebenarnya,” katanya.
Disisi lain, kerap disampaikan bahwa salah satu faktor jadi penyebabnya defisit APBD Riau adalah karena pendapatan PI 10% dari sektor pengelolaan migas Riau Blok Rokan yang dikelola oleh PT PHR tidak diberikan keseluruhan sebesar Rp1,6 triliun, namun melainkan itu hanya sebesar Rp200 miliar. Sementara nilai masih dianggap simpang siur, karena dalam beberapa pemberitaan menyebutkan, ditahun 2024 di bulan Mei, Pemprov Riau sudah menerima dividen PI 10% itu sebesar Rp499 miliar.
“Artinya, kita bisa juga melihat bahwa soal permasalahan keuangan Pemprov Riau ini masih ada potensi untuk menutup. Antara lain sebagaimana kita simak dari telah ada dijelaskanya oleh Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto dibeberapa media. Sehingganya tidak terhenti pembangunan infrastruktur Riau. Karena, jika tidak ada pembangunan, lalu bagaimana pada penyerapan anggaran APBD? Bisa-bisa Riau mendapatkan raport merah dari pusat, dan ke tahun depan Riau bisa semakin terpuruk, dan rentan daerah miskin,” urai Feri Sibarani.
Diakhir perbincangan, Feri Sibarani kembali mengingatkan kepada Gubenur serta Wakil Gubernur Riau jangan menciptakan situasi yang gaduh di masyarakat terkait besaran defisit APBD Riau tahun 2025. Sebab saat inikan, katanya, pemimpin daerah ini masih berbeda pendapat soal APBD Riau. Artinya, disini belum diketahui siapa yang malahan menyampaikan informasi hoax tersebut ke masyarakat Provinsi Riau. (Dairul)