Ribut-ribut Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat Desak Presiden Jokowi Ambil Sikap
JAKARTA, Derakpost.com- Permasalah atau ribut-ribut soal penundaan Pemilu 2024. Para pihak, ada khawatir wacana penundaan dilancarkan dengan senyap, kalau hal ini tidak mendapat perlawanan oleh sejumlah pihak tegas menyatakan penolakan.
Terkait ini, DPP Partai Demokrat melalui Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Kamhar Lakumani, mengaku khawatir wacana penundaan Pemilu 2024 dapat dilancarkan dengan senyap, jika hal itu tidak mendapat perlawanan dari sejumlah pihak tegas menyatakan penolakan.
“Kami berkeyakinan, jika tak mendapat resistensi yang kuat, maka bisa agenda ini akan digolkan dengan cepat dan juga senyap seperti yang sudah-sudah. Tapi, menjadi berbeda dikarena yang satu ini mesti melalui mekanisme amandemen UUD 45,” ujar Kamhar Lakumani dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (1/3/22).
Untuk itu, agar wacana tersebut tidak terus bergulir dan menjadi bola liar di tengah masyarakat, partainya mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera memberikan pernyataan tegas yang juga menolak wacana itu.
“Agar tak lagi menjadi bola liar, Presiden Jokowi harus tampil dan memberikan sikap yang tegas tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini,” tegasnya dilansir cnnindonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah pihak.
AHY meragukan bahwa penundaan Pemilu 2024 adalah benar-benar keinginan rakyat. Putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai wacana penundaan pemilu digulirkan oleh mereka yang ambisius dengan kekuasaan.
“Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar AHY dalam dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2/22).
Alasan penundaan karena pandemi pun sebenarnya tak berdasar. Pasalnya, menurut AHY, Pilkada Serentak 2020 saja bisa dipaksakan digelar. Padahal, kala itu masih di tahun pertama pandemi.
“Memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi,” ucap AHY. **Rul