Ribut-ribut Soal Guru PPPK, Kata Ade Hartati Bersumber dari Seleksi Awal di Disdik
DERAKPOST.COM – Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau segera mengevaluasi usulan awal dari sekolah untuk melakukan validasi penilaian. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pada pengumuman pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian, tanggal 10 April 2023.
Hal itu, disampaikan Ade Hartati pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Kamis (6/4/2023). Ade Hartati menyampaikan, “Perhatian khusus itu, harus diberikan kepada 80 guru yang datanya masuk ke Komisi V. Ada 80 orang guru itu dengan masa kerjanya di atas 3 tahun itu tidak masuk dalam seleksi awal. Makanya yang 80 ini menunggu pengumuman,” kata Ade Hartati.
Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari, kata Ade Hartati, jika 80 guru ini yang telah memenuhi semua persyaratan, apabila mereka tak masuk dalam formasi pengangkatan dan kalau melakukan upaya hukum, bisa-bisa jadi 7.279 guru diumumkan nanti tertahan penerbitan SK-nya.
Disebutkan dia, permasalahan seleksi penerimaan PPPK Guru di Provinsi Riau bersumber dari seleksi awal. DPRD Riau menduga ada indikasi nepotisme. Yakni sambung dia, seleksi awal menyebab prioritas dari pemerintah pusat untuk mengangkat P1, P2, dan P3 itu tidak bisa terlaksana. “Karena ternyata P4 juga masuk dalam prioritas. Padahal kan belum bicara P4. Jadi masalahnya di seleksi awal ini,” katanya.
Kata dia, jika dilihat kondisi sekarang yang kini sudah di ujung penseleksian. Makanya Pemprov Riau ini harus sadar dengan segala konsekuensi. Misalnya itu tahun 2015 sudah ada kejadian satu orang menggugat dan akhirnya itu dari pemerintah pusat tidak mengeluarkan SK. Ia menekankan agar Pemprov Riau memiliki kesadaran konsekuensi.
Seharusnya, seleksi awal itu harus tetap jadi pantauan dan serta tanggung jawab Pemprov Riau. “Sehingga hal ini tak ada yang tertinggal. Yakni ada 80 orang guru dengan masa kerja di atas 3 tahun, tapi tidak masuk dalam seleksi awal. Maka, yang 80 ini menunggu pengumuman, kalau sudah menunggu pengumuman berarti kan sudah jelas. Apalagi upaya Pemprov coba?” ujarnya.
Ade Hartati menekankan pentingnya Disdik segera meminta data kepada sekolah-sekolah agar dapat samakan data dengan 80 guru yang masuk ke Komisi V. “Kalau dari awal pihak Disdik bisa bekerja sama sejak RDP pertama, mungkin kita akan punya waktu untuk membenahi data yang ada kesalahan,” ujar Ade Hartati.
Politisi PAN ini mengatakan, terjadi masalah ini akibat dari kepemimpinan instansi yang tidak paham dan bahkan menyepelekan masalah. “Ini pelajaran untuk gubernur dalam memilih Kepala Disdik. Harus ada yang paham bidang pendidikan. Ya walau itu, tidak paham, minimal banyak bertanya, dah bentul mau bekerja,” ujarnya. **Rul