DERAKPOST.COM – Anggota DPRD Riau saat ini sedang melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) mereka. Maka berbagai persoalan dikeluh masyarakat, terutama infrastruktur pada wakil rakyat tersebut. Seperti, keluhan yang diterima oleh Syafruddin Poti reses di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Dalam hal ini Syafruddin Poti, menyikapi ada lima jembatan berada di Kabupaten Rohul. Yakni lima jembatan terbengkalai pembangunannya itu, dibangun melalui anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi. Diketahui jembatan ini, sudah terbengkalai sejak tiga tahun terakhir.
“Kondisi jembatan penghubung terdapat di lima kecamatan, di Rohul. Jembatan yakni di Kunto Darussalam, Kepenuhan, Bangun Purba, Tambusai, dan Rambah. Saya berharap pembangunan jembatan ini menjadi prioritas khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Riau, yang juga Dapil Rohul ini mengatakan, itu juga berdasar
pemeriksaannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), makanya jembatan ini seharusnya menjadi prioritas. Dikarena, sambungnya, terhadap kelima jembatan itu ada rekomendasi untuk melanjutkan dengan anggaran Bankeu.
“Pembangunan jembatan ini diharapkan menjadi prioritas Pemprov Riau. Karena, sesuai rekomendasi BPK terhadap lima jembatan itu untuk melanjutkan dengan anggaran Bankeu. Kita berharap ke Pak Gubernur ini jadi prioritas, di APBD Riau 2023,” ujar Poti, Sabtu (20/8/2022) yang memaparkan.
Lebih lanjut dikatakan Politisi PDI-P ini, jembatan itu merupa infrastruktur yang penting bagi masyarakat setempat. Jika hal ini, terus itu dibiarkan dapat menjadi permasalahan, dan anggaran perbaikan meningkat. Makanya, berharap menjadi prioritas. Terutama, kini ada tiga daerah yang sangat membutuhkan.
Anggaran untuk kelanjutan jembatan ini, sebutnya, memang tidak dianggarkan di APBD 2022. Namun Poti mengharapkan dapat tersedia di 2023. Untuk hal kajian perbaikan sebetulnya sudah disiapkan termasuk rencana kerja Dana Insentif Daerah (DID)-nya. Namun hal ini harus diusulkan dari Pemkab ke Pemko.
Untuk diketahui, didalam pembangunan jembatan ini dimulai saat Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur dan saat itu Bupati Rohul Suparman. Namun ditahun berikutnya tidak dilanjutkan lagi. Hal ini disebabkan tidak ada dianggarkanya itu Bankeu untuk Kabupaten dan Kota. **Rul