Presiden Prabowo Pertimbang Gagasan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia soal Pilkada Dipilih DPRD
DERAKPOST.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto ini mengatakan mempertimbang gagasan Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar Bahlil Lahadalia. Yakni, hal ivent Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukanya DPRD setempat.
Usulan ini, sebut Presiden Prabowo dalam merespon tingginya biaya politik Indonesia hal lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik ‘demokrasi perwakilan’ semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025) lalu.
Dikutip dari laman CNNindonesia. Hal ini seperti dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah.
Prabowo menyarankan politik Indonesia harus bercirikan prinsip gotong royong setelah proses pemilu selesai. “Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.
Dalam acara yang sama, Bahlil merupakan Ketum DPP Golkar menyuarakan hal yang sama. Dia berpendapat lebih baik kepala daerah itu dipilih lewat legislatif atau oleh DPRD.
“Satu tahun lalu kami juga menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tetapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan yang sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar, tak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Ia juga menekankan pentingnya Indonesia menemukan formula yang tepat untuk hal sistem demokrasinya. Sebab demokrasi di Indonesia perlu dirancang agar kian dapat meminimalisasi ongkos politik. Artinya ini, harus cari jalan terbaik sendiri.
“Demokrasi kita pun, harus kita cari jalan terbaik sendiri. Demokrasi harus kurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkas Bahlil.
(Dairul)